Kredit PHR di Sumbar Diprediksi Kian Loyo

Bisnis.com, PADANG—Kinerja penyaluran kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) di Sumatra Barat diperkirakan kian loyo menyusul kebijakan pemerintah mengeluarkan edaran pemda dilarang menggelar rapat dan pertemuan di hotel.

Pengawas Bank Senior OJK Perwakilan Sumbar Bob Haspian menilai kebijakan itu akan ikut memperlemah kinerja penyaluran kredit perbankan ke sektor PHR.

“Saya kira akan sangat mempengaruhi, karena sebagian besar pendatapan hotel berasal dari kegiatan pemerintah. Kinerja kredit sektor itu jelas terganggu,” katanya, Kamis (11/12).

Dia meyakini penyaluran kredit sektor PHR di Sumbar akan kian lemah pada triwulan tutup buku tahun ini, setelah tiga triwulan berturut-turut pertumbuhannya kian melambat. Padahal kontribusi sektor itu terhadap total penyaluran kredit mencapai 27,4%.

Data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sumbar yang dirilis Bank Indonesia bulan lalu mencatat pertumbuhan kredit sektor itu pada triwulan III/2014 Rp11,35 triliun atau tumbuh 12% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu turun jauh dari pertumbuhan triwulan kedua yang masih mampu mencatatkan kinerja 14,2%, dan turun drastis dari pertumbuh pada triwulan pertama yang mencapai 21,6%.   

Sementara itu, penyaluran kredit di triwulan ketiga hanya tumbuh 7,7%, juga turun dari triwulan I dan II/2014 masing-masing 10,5% dan 8,8%.

Meski begitu, Bob meyakini kenerja penyaluran kredit perbankan pada triwulan terakhir tahun ini bisa tumbuh lebih baik, mengingat serapan belanja pemerintah untuk infrastruktur dan sektor lainnya belum optimal.

“Saya optimistis di triwulan terakhir akan tumbuh, apalagi di akhir tahun belanja pemerintah tinggi,” ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran menyebutkan kontribusi kegiatan pemerintah di perhotelan Sumbar melebihi 40% dari total okupansi.

Edaran Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) itu diyakini membuat industri perhotelan Sumbar terpuruk.

“Dampaknya bisa menyebabkan hotel-hotel tutup, karena kegiatan hotel di Sumbar masih didominasi event pemda,” katanya.

Burhasman Bur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar mengungkapkan pekan pertama bulan ini, pembatalan event di hotel-hotel di Sumbar mencapai Rp15 miliar.