Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menilai pemberian nama ‘SBY' untuk asrama mahasiswa Indonesia di Al Azhar Mesir tidak perlu dipermasalahkan.
Pemberian nama SBY hanya bertujuan menandakan periode pemerintahan yang berinsiatif membangun asrama, dalam hal ini pemerintahan SBY.
“Tentang nama wajar-wajar saja karena beliau yang ambil inisiatif dan dalam pemerintahan beliau yang biayai,” kata Nuh, Jumat (3/10).
Presiden dan pemerintahan berikutnya, lanjut Mendikbud, bebas memberikan nama apapun jika berinisiatif mendirikan gedung asrama lain.
Empat gedung asrama ‘SBY’ di kompleks asrama mahasiswa asing Al Azhar diresmikan hari ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Peresmian ditandai dengan acara penandatanganan prasasti oleh SBY dan disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono, Mendikbud, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya, Kapolri Sutarman, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Proyek bernilai Rp54 miliar itu mampu menampung 1.200 mahasiswa yang rencananya akan didistribusikan kepada mahasiswa Indonesia, mahasiswa Mesir, dan mahasiswa negara lain.
Nuh mengatakan empat asrama tersebut masih belum cukup untuk membantu kegiatan belajar sekitar 3.500 mahasiswa Indonesia di Al Azhar.
“Seharusnya masih kurang, nanti tentu secara bertahap. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah berikutnya bisa nambah satu bilik [gedung] lagi. Sekarang yang sedang kita persiapkan laptop dan perpustakaan,” kata Nuh.
Mendikbud: Nama Asrama 'SBY' di Al Azhar Wajar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menilai pemberian nama SBY' untuk asrama mahasiswa Indonesia di Al Azhar Mesir tidak perlu dipermasalahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Demis Rizky Gosta
Editor : Rustam Agus
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
13 jam yang lalu
Ada yang Masuk & Borong Jumbo Saham PGAS Jelang Tutup 2024
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
41 menit yang lalu
KPK Duga Pengadaan LNG Pertamina 2013-2014 Tidak Disertai Kajian dan Studi
3 jam yang lalu
Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%
5 jam yang lalu