Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan sosialisasi penegakan hak asasi manusia (HAM) yang diikuti sejumlah pemangku kepentingan di pemerintah daerah setempat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulut Edwin Silangen menuturkan salah satu kebijakan strategis Pemprov Sulut adalah melakukan penegakan HAM, yaitu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
“Yang terpenting adalah menetapkan landasan etika dan moral untuk mewujudkan kondisi yang aman, damai, tertib, dan disiplin,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Penegakan HAM yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM di Aula Huyula, Kamis (2/10/2014).
Menurutnya, kegiatan ini guna menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi organisasi selama ini, terutama masyarakat.
Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang hukum dan HAM perlu terus dilakukan.
Dengan demikian, mantan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut ini mengajak melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.
“Amanah yang dipercayakan ini kiranya mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam penegakan HAM ke depan,” tuturnya.
