Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas guna menjaga kelancaran pasokan barang. Pasalnya, biaya pengiriman logistik di daerah tersebut masih cukup tinggi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Ellen Caroline Pakasi menuturkan upaya peningkatan konektivitas antardaerah dapat tecermin dari ketersediaan transportasi dan logistik yang ada, baik jalur darat, laut, maupun udara.
Menurutnya, transportasi darat menjadi salah satu isu sentral di Sulut, mengingat pelabuhan utama yang menjadi pintu masuk logistik dari jalur laut adalah Pelabuhan Bitung yang berjarak 44 km dari Kota Manado.
“Oleh karena itu, percepatan pembangunan transportasi darat yang lebih baik, misalnya tol Manado-Bitung, akan dapat menunjang kelancaran pasokan barang dari luar daerah ke seluruh wilayah Sulut maupun sebaliknya,” ujarnya, Kamis (25/9/2014).
Dari transportasi udara, data historis menunjukkan arus muat Bandara Sam Ratulangi tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kargo angkut.
Hal ini menunjukkan frekuensi penggunaan sarana transportasi udara untuk kegiatan impor lebih tinggi daripada ekspor.
Terkait dengan hal itu, perlu dilakukan upaya peningkatan volume ekspor, di antaranya melalui diversifikasi produk ekspor, sehingga pemanfaatan transportasi udara sebagai pendukung aktivitas ekspor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.
Dia menambahkan sektor laut di Sulut terwakili dengan adanya 27 pelabuhan yang terdiri dari satu pelabuhan internasional, delapan pelabuhan nasional, dan 18 pelabuhan lokal.
Meskipun jumlah pelabuhan sudah cukup memadai, terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu adanya penurunan jumlah perusahaan shipping yang terdapat di daerah itu dari 22 perusahaan pada 2011 menjadi 20 perusahaan pada 2012.
“Hal ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri bagi pengiriman logistik keluar dari Sulut,” tegasnya.
Di sisi lain, biaya pengiriman logistik di Sulut juga terbilang masih cukup tinggi, tecermin dari rasio jarak ekonomi (jarkon) dari Sulut yang menempati urutan ke-6 dari 33 provinsi. Jarak ekonomi merupakan proksi dari biaya transportasi yang didekati dengan jarak dari Ibu Kota provinsi i ke j (daerah referensi) dan kemudian dibobot dengan populasi.
