BISNIS.COM, JAKARTA--Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pasar murah sebagai pengendali harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan masih terkendala surat persetujuan dari Kementerian Perdagangan.
"Pasar murah lagi diproses semuanya karena sesuai prosedur sudah dikirim surat kepada Kementerian Perdagangan tiga atau empat hari lalu, tetapi belum [dibalas]," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Pasar murah, kata Jokowi, mendesak dilakukan karena kondisi seperti sekarang dengan penaikan BBM sudah dipastikan harga kebutuhan pokok naik. Kalau tidak ada pasar murah atau operasi pasar, lanjutnya, sudah pasti harga melambung.
Terkait stok kebutuhan pokok, jelasnya, pasti tersedia tetapi harganya tinggi sehingga rakyat tetap terbebani. "Masalahnya bukan stok, tapi harga yang tinggi. Stok ada tapi harga tinggi buat apa?," ujarnya.
Selain melakukan operasi pasar, DKI Jakarta juga memerlukan lembaga penyangga harga seperti bulognya Jakarta. Akan tetapi, katanya, hal itu itu tidak mudah dilakukan karena gempuran harga dari sekitar Jakarta masih banyak sehingga Jokowi menyarankan lembaga itu di tingkat nasional.
Pemda tidak bisa membuat lembaga penyangga harga sendiri-sendiri. Kalau mau dilakukan harus bersama-sama agar seragam. "Misalnya sendiri, disini harga Rp1 juta ya kan, diluar kita hanya Rp500.000 apa mungkin? Ya orangnya belinya yang Rp500.000 dong yang deket-deket," kata Jokowi.
Menurutnya, jalan keluarnya adalah operasi pasar yang itupun dikendalikan oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perdagangan.
