Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong para pimpinan hingga anggota partai politik untuk menjadi justice collaborator apabila terlibat dalam praktik pertambangan ilegal.
Pada Pidato Kenegaraan yang disampaikan olehnya, Prabowo menyebut ada 1.063 tambang ilegal yang dilaporkan aparat kepadanya. Dia mengendus ada orang-orang 'besar' yang turut terlibat.
Prabowo lalu memberikan peringatan kepada siapapun termasuk perwira tinggi aktif maupun mantan dari TNI serta Polri apabila ikut terlibat dalam praktik yang merusak lingkungan itu.
"Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI, apakah jenderal dari Polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," terangnya.
Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan kepada pimpinan maupun anggota partai politik yang turut terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dia tak mengecualikan peringatan itu kepada partainya sendiri, Partai Gerindra.
Bahkan, Kepala Negara menyarankan para terduga pelaku dari kalangan pejabat-pejabat itu untuk melaporkan diri sendiri ke aparat.
Baca Juga
"Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara. Kalau ada yang berani. Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri," tuturnya.
Adapun pada pidato yang sama, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkap pemerintahannya akan menertibkan sebanyak 1.063 tambang ilegal atau yang melanggar aturan.
Kepala Negara juga menyebut praktik tambang ilegal itu menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp300 triliun.
"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun," terangnya.
