Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa realisasi anggaran lembaganya hingga saat ini telah mencapai Rp8,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Sampai sekarang Rp8,2 triliun,” ujar Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/8/2025) malam.
Dadan memproyeksikan realisasi anggaran BGN akan terus meningkat hingga akhir bulan ini, seiring percepatan program dan penyaluran pembiayaan.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program strategis BGN, termasuk percepatan implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
“Dari APBN, kami perkirakan sih kurang lebih sekitar antara Rp10 sampai Rp11 triliun,” tandas Dadan.
Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perputaran ekonomi daerah hingga Rp28 triliun.
Baca Juga
Dadan mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Selain itu, 14.000 SPPG lainnya tengah dipersiapkan melalui kerja sama dengan swasta.
“Seluruhnya dibangun melalui kemitraan berbagai pihak, termasuk TNI AD, Polri, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lainnya. Satu SPPG membutuhkan biaya pembangunan antara Rp1,5 hingga Rp2 miliar,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/8/2025) malam.
Dia menekankan bahwa yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memicu perputaran ekonomi daerah hingga triliunan rupiah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Total uang yang sudah beredar di masyarakat dari pembangunan ini mencapai hampir Rp28 triliun, dan itu murni dana mitra, bukan APBN,” katanya.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, dana APBN yang terserap untuk MBG baru sekitar Rp8,2 triliun dan difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fasilitas SPPG dilakukan sepenuhnya oleh mitra. Hal ini menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah, termasuk peningkatan permintaan bahan bangunan dan jasa konstruksi.
