Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Keluarkan AS dari UNESCO, Ngambek Palestina Diakui sebagai Anggota

AS keluar dari UNESCO, efektif 31 Desember 2026, karena pengakuan Palestina sebagai anggota, bertentangan dengan kebijakan "America First" Trump.
Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, DC, AS, Senin, (24/2/2025). Bloomberg/Bonnie Cash/UPI
Presiden AS Donald Trump di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, DC, AS, Senin, (24/2/2025). Bloomberg/Bonnie Cash/UPI
Ringkasan Berita
  • Presiden Donald Trump memutuskan menarik Amerika Serikat dari UNESCO karena pengakuan organisasi tersebut terhadap Palestina sebagai anggota, yang dianggap bertentangan dengan kebijakan luar negeri "America First".
  • Keputusan ini merupakan penarikan ketiga AS dari UNESCO, setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 1984 dan 2018, dengan alasan bias anti-Israel dan politisasi lembaga.
  • Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyayangkan keputusan ini dan menekankan bahwa organisasi tersebut telah melakukan reformasi dan diversifikasi pendanaan sejak 2018.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MALANG - Presiden Donald Trump resmi menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO.

Penarikan ini menjadi yang ketiga kalinya dilakukan oleh AS. Terbaru, keluarnya AS dari UNESCO akan efektif pada 31 Desember 2026.

Keputusan ini diumumkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce pada Selasa (22/7/2025), dikutip dari Anadolu.

Bruce mengatakan, salah satu alasan mengapa AS keluar dari UNESCO adalah karena organisasi PBB tersebut mengakui Palestina sebagai negara anggota.

Penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO bertentangan dengan kebijakan luar negeri "America First" yang ada dalam pemerintahan Trump.

"Hari ini, Amerika Serikat memberi tahu Direktur Jenderal Audrey Azoulay tentang keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari UNESCO," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce dalam sebuah pernyataan.

Bruce kemudian mengatakan bahwa UNESCO memajukan "tujuan sosial dan budaya yang memecah belah" dan tetap berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, menggambarkannya sebagai "agenda ideologis globalis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika."

Juru bicara tersebut menyebut keputusan UNESCO tahun 2011 untuk menerima Palestina sebagai negara anggota "sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS".

Pihaknya juga mengatakan hal itu berkontribusi pada retorika "anti-Israel" di dalam organisasi tersebut.

Adapun penarik ketiga ini mengulangi penarikan diri pemerintahan Trump dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB pada tahun 2018 atas tuduhan "bias anti-Israel" dan salah urus organisasi.

Washington sebelumnya menarik diri dari lembaga tersebut pada tahun 1984, di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Saat itu, penarikan diri dari UNESCO dilakukan karena kekhawatiran tentang politisasi "asing" lembaga tersebut, beserta alasan-alasan lainnya.

Di bawah mantan Presiden Joe Biden pada tahun 2023, AS bergabung kembali sebagai negara anggota UNESCO ke-194.

Bruce mengatakan keikutsertaan AS yang berkelanjutan dalam organisasi internasional akan berfokus pada "memajukan kepentingan Amerika dengan kejelasan dan keyakinan."

UNESCO Kecewa Atas Keputusan Trump

Azoulay mengatakan ia "sangat" menyesalkan keputusan Presiden AS Donald Trump untuk kembali menarik diri dari organisasi tersebut.

"Keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar multilateralisme," kata Azoulay.

Ia mengatakan alasan penarikan diri tetap tidak berubah sejak tujuh tahun lalu meskipun terjadi perubahan besar dalam ketegangan politik dan peran badan tersebut sebagai "forum konsensus yang langka."

Azoulay membantah klaim AS, menyoroti upaya UNESCO dalam pendidikan Holocaust dan perjuangan melawan antisemitisme.

"Meskipun disesalkan, pengumuman ini telah diantisipasi, dan UNESCO telah mempersiapkannya," kata Azoulay.

Ia menekankan reformasi organisasi dan diversifikasi pendanaan sejak 2018. Kontribusi AS kini mewakili 8% dari anggaran UNESCO dibandingkan dengan 40% untuk beberapa entitas PBB, sementara anggaran keseluruhan organisasi terus meningkat, tegasnya.

"Organisasi ini lebih terlindungi secara finansial," kata Azoulay, mencatat kontribusi sukarela yang meningkat dua kali lipat sejak 2018 dan tidak ada PHK yang direncanakan.

Ia menegaskan UNESCO menyambut semua negara dan akan memelihara kemitraan dengan sektor swasta Amerika, akademisi, dan organisasi nirlaba sambil mengupayakan dialog politik dengan pemerintah AS dan Kongres Amerika.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro