Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bertindak cepat untuk menindaklanjuti peringatan UNESCO, yang memberikan kartu kuning terhadap status Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah harus melakukan langkah konkret dan terkoordinasi guna menyelamatkan status UNESCO Global Gepoark (UGGp) Kaldera Toba yang kini terancam dicabut.
Dia juga memandang bahwa kartu kuning yang diberikan UNESCO sejak September 2023 ini merupakan sinyal yang tak biasa. Status Geopark Toba menurutnya bukan sekadar label internasional semata, tetapi juga cerminan bangsa untuk menjaga ekologi, budaya, dan keberlanjutan pembangunan.
“Peringatan dari UNESCO ini juga menguji keseriusan kita dalam menjaga warisan dunia yang tidak ternilai. Kalau status UGGp sampai dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (23/5/2025).
Sebab itu, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengimbau agar semua pihak kerja maksimal untuk melakukan rekomendasi UNESCO. Dia memastikan, DPR mendukung penuh segala intervensi untuk mempertahankan status keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO.
“Toba adalah salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jika kita gagal menjaganya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya status geopark, tapi juga reputasi global kita dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga
Diketahui, ancaman dicabutnya status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UGGp terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tak diindahkan pengelola secara optimal.
Pada September 2023 itu, UNESCO memberikan empat rekomendasi penting dalam perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba yaitu peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi, pelaksanaan pelatihan manajemen, dan peningkatan visibilitas.
Adapun, Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang mengatakan bahwa waktu yang tersisa untuk perbaikan Kaldera Toba tinggal satu bulan, sebelum tim asesor UNESCO datang melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.
