.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta sempat menuturkan adanya dugaan praktik pungutan liat dalam rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), khususnya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Dugaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, di akhir rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ali mengaku memperoleh informasi tersebut saat menjalani masa reses. Dia menyebut ada oknum yang diduga melakukan pungli dalam proses perekrutan PJLP atau PPSU.
"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” tutur Ali.
Dia menilai, praktik tersebut merupakan bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil.
“Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” jelasnya.
Baca Juga
Atas dasar itu, Ali meminta agar Inspektorat melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Selain itu, Ali juga menyoroti kebijakan kenaikan dana operasional bagi pengurus RT, RW, dan kader Dasawisma. Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya adil.
Dia meminta agar Pemprov Jakarta turut mempertimbangkan kenaikan dana operasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), kader posyandu, dan juru pemantau jentik (jumantik).
“Hari ini Pak Wagub menyampaikan APBD naik, kenapa mereka juga kita tidak naikkan? Karena ini berpotensi terjadi gejolak di masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial,” tutur Ali.
.jpg?w=300&h=221)
