Bisnis.com, JAKARTA -- Polisi menjadi lembaga negara yang paling banyak mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan postur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Permintaan tambahan anggaran itu kontras dengan kepercayaan publik terhadap polisi yang masih sangat rendah.
Sekadar catatan, pada akhir Mei 2025 lalu, Indikator Politik merilis survei terbaru mengenai kepercayaan publik terhadap lembaga negara. TNI masih konsisten sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat.
Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 85,7%. Setelah TNI diikuti oleh preisden yang mencapai 82,7%. Khusus penegak hukum, polisi berada jauh di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mencapai 76%.
Tingkat kepercayaan publik Polri juga berada di bawah KPK yang persentasenya sebanyak 72,6%. Adapun polisi sendiri hanya di angka 72,2%.
Kendati demikian, di antara jajaran lembaga negara, kepercayaan publik terhadap polisi masih lebih baik dibandingkan DPR yang tercatat di angka 71% dan partai politik yang bahkan hanya 65,6%.
Baca Juga
Minta Tambah Anggaran
Sebelumnya Polri mengusulkan penambahan anggaran sebanyak Rp63,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Asrena Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat menilai usulan penambahan anggaran dibutuhkan mengingat pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp109,6 triliun dinilai kurang.
Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengusulkan agar anggaran ideal untuk anggaran Polri TA 2026 itu mencapai Rp173,4 triliun.
"Sesuai usulan rencana kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan sesuai surat Kapolri 10 Maret 2026 dan setelah diterimanya pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun maka polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun," ujar Wahyu di kompleks Senayan, Senin (7/7/2025).
Dia menjelaskan jumlah yang diusulkan korps Bhayangkara tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja Polri selama TA 2026.
Dia menjabarkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun yang diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80% personel Polri dan ASN.
Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp13,8 triliun untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtibmas, termasuk di perbatasan hingga daerah terluar.
Selain itu, anggaran akan dikucurkan untuk belanja modal sebesar Rp45,1 triliun yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik alias electric vehicle (EV), kapal pemburu cepat hingga peralatan untuk mendukung penindakan sejumlah kasus pidana.
"Sehingga pada tahun anggaran 2026 Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026," pungkasnya
