Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Daerah banyak yang belum mengusulkan lahan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali memerintahkan para kepala daerah agar mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
Kementerian Dalam Negeri pun akhirnya kesulitan untuk mempercepat pelaksanaan progam MBG di beberapa daerah karena belum tersedianya lahan untuk dapur umum MBG.
"Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN, karena dari data-data itu kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak,” tutur Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir di Jakarta Jumat (23/5/2025).
Tomsi menjelaskan pemerintah pusat telah menargetkan 1.542 dapur di Agustus 2025 mendatang. Dapur-dapur ini nantinya akan menjadi tempat masak sekaligus distribusi MBG untuk anak-anak sekolah
"Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi, dekat sekolah," katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo mengemukakan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar lahan untuk dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari Pemda.
Lokasinya pun diharapkan berada dekat dengan sekolah-sekolah yang mencakup paling tidak 3.000 siswa, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.
"Artinya lokasi ini kita harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran,” ujarnya.
