Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo diketahui bakal duduk di dewan penasehat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang diluncurkan hari ini, Senin (24 Februari 2025).
Namun, nama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dikabarkan tidak masuk dalam kursi dewan penasehat BPI Danantara. Menurut informasi yang diterima Bisnis, Istana telah menawarkan ke Megawati, tetapi belum ada respons dari presiden ke-5 tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta para presiden sebelumnya sebagai pengawas BPI Danantara. Kepala Negara bahkan meminta para pemimpin agama juga ikut mengawasi Danantara yang mengelola duit negara.
Hal itu disampaikan pada sambutan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor (15/2), Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
"Pada 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini," katanya.
Prabowo melanjutkan dirinya juga berpikir jika dibutuhkan pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan KWI dan lainnya ikut membantu mengawasi Danantara.
Baca Juga
Melalui Danantara, lanjutnya, sejumlah proyek mega proyek dapat dibiayai tanpa harus memimta investasi dari luar negeri. Prabowo menegaskan, negara akan mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yakni berdiri di atas kaki sendiri.
Oleh sebab itu, dia memastikan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta investasi dari luar negeri. Namun, Prabowo tetap terbuka jika ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia.
“Ada [investasi] yang datang dari luar saya bilang silahkan, Anda mau masuk ke Indonesia kami terbuka tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” ujarnya.
Tugas Dewan Penasehat Danantara
Seperti diketahui, struktur dewan penasehat sejajar dengan dewan pengawas BPI Danantara. Tugasnya sebagai penasihat strategis bagi Danantara dan pemerintah dalam pengelolaan BUMN.
Dewan penasehat, berdasarkan UU BUMN yang baru, bakal berisi para ahli yang ditunjuk oleh presiden dengan melihat keahlian dalam ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik. Tidak disebutkan berapa banyak jumlah dewan penasehat dalam struktur tersebut.
Namun, struktur Danantara bakal gemuk, karena masih ada dewan pengawas, badan pelaksana yang terdiri dari chief executive officer, chief investment officer dan chief operating officer. Masing-masing bagian akan melibatkan tenaga ahli.
