Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Ukraina merespons komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengecam Presiden Volodymyr Zelensky sebagai diktator.
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, Yevhenia Shynkarenko, mengatakan konstitusi Ukraina menyatakan dengan jelas bahwa negara tidak dapat mengadakan pemilihan umum ketika terjadi perang dan selama pemberlakuan masa darurat militer.
Dia menuturkan, masalah pemilihan umum tersebut juga bukan soal undang-undang, melainkan keamanan masyarakat Ukraina.
Shynkarenko menuturkan, pemilu tidak mungkin dilakukan ketika negara sedang berperang dan tidak mampu menjamin keamanan masyarakat selama penyelenggaraan pemilihan tersebut.
"Ketika sebagian wilayah kita berada di bawah aksi perang atau pendudukan dan diserang setiap hari, kita [Pemerintah Ukrain] tidak dapat memberikan keamanan bagi orang-orang untuk datang ke tempat di mana mereka berkumpul dan mereka mungkin mati karena drone atau rudal Rusia," ujar Shynkarenko dalam Konferensi Pers "Stand with Ukraine" Billboard Unveiling di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Adapun, masa jabatan lima tahun Zelensky seharusnya berakhir pada 2024, tetapi pemilihan presiden dan parlemen tidak dapat diselenggarakan berdasarkan darurat militer, yang diberlakukan Ukraina pada Februari 2022 sebagai tanggapan atas invasi Rusia.
Adapun, Shynkarenko mengatakan sebelum pemberlakuan darurat militer dan perang dengan Rusia pada 2022, Ukraina telah melaksanakan pemilu sebanyak lima kali dalam 20 tahun terakhir. Dia menuturkan, pemilihan itu berjalan dengan demokratis dan sukses memilih pemimpin negara pada periode tersebut.
Dia mengatakan, Ukraina ingin mengakhiri perang ini lebih dari negara mana pun. Namun, Shynkarenko menegaskan perdamaian tersebut harus nyata, adil dan bertahan lama.
Dia mengatakan, perdamaian tersebut harus tercapai berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina yang diakui secara internasional.
"Prinsip utama perundingan damai ini adalah tidak ada tentang Ukraina tanpa Ukraina. Nasib kita tidak bisa ditentukan di belakang pintu tertutup, suara kami harus didengar, dan hak-hak kami harus didengar dan dihormati," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator dan memperingatkan bahwa dia harus bergerak cepat untuk mengamankan perdamaian atau berisiko kehilangan negaranya.
Komentar Trump memperdalam perseteruan antara kedua pemimpin tersebut yang telah membuat khawatir para pejabat Eropa.
Serangan luar biasa tersebut, sehari setelah Trump mengklaim Ukraina harus disalahkan atas invasi Rusia tahun 2022, meningkatkan kekhawatiran di antara sekutu AS di Eropa bahwa pendekatan Trump untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina dapat menguntungkan Moskow.
Kurang dari sebulan menjabat sebagai presiden, Trump telah mengubah kebijakan AS terkait perang, mengakhiri kampanye untuk mengisolasi Rusia melalui panggilan telepon Trump-Putin dan pembicaraan antara pejabat senior AS dan Rusia yang telah mengesampingkan Ukraina.
"Seorang Diktator Tanpa Pemilihan Umum, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki Negara lagi," tulis Trump di media sosial dikutip dari Reuters, Kamis (20/2/2025).
-22-fny-25hibank.jpg?w=300&h=221)
