Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan memastikan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang didorong Presiden Prabowo Subianto tidak ikut menyasar ke subsidi public service obligation (PSO).
Sebagaimana diketahui, anggaran PSO meliputi di antaranya seperti subsidi untuk sektor transportasi publik.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, Prabowo mendorong efisiensi anggaran di kementerian/lembaga untuk tugas pokok dan fungsi mereka.
"Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik itu ditiadakan," jelasnya di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Adapun anggaran pemerintahan yang dikurangi meliputi perjalanan luar negeri, perjalanan dinas hingga kegiatan yang bersifat seremonial.
"Perjalanan luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi," ucapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, muncul kabar bahwa subsidi di sejumlah sektor transportasi ikut terkena imbas efisiensi anggaran pemerintahan. Salah satunya yakni angkutan perintis.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi lalu menyampaikan bahwa kementeriannya akan memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah.
Hal ini menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dudy menyampaikan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.
"Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh," ujarnya dikutip dari siaran pera, Selasa (4/2/2025).
Menhub Dudy mengatakan, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
