Bisnis.com, JAKARTA — Nilai harta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tembus Rp1,03 triliun.
Raffi merupakan satu dari Utusan Khusus yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Oktober 2024 lalu. Pemilik RANS Entertainment itu lalu masuk dalam kategori sebagi wajib lapor baru LHKPN, karena ini merupakan pertama kalinya menjadi penyelenggara negara.
Dari total keseluruhan harta yang dilaporkan Rp1,03 triliun, aset terbesar Raffi adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp737,1 miliar. Dia melaporkan kepemilikan 45 aset tanah dan bangunan meliputi di Jakarta, Tangerang, Depok, Makassar dan Tabanan. Aset tanah dan bangunan Raffi paling banyak terletak di Bandung Barat.
Aset terbesar kedua yang dilaporkannya adalah surat berharga. Untuk diketahui, surat berharga dalam LHKPN meliputi di antaranya berbagai aset investasi seorang wajib lapor termasuk di antaranya saham. Suami artis Nagita Slavina itu melaporkan surat berharga total senilai RpRp307,9 miliar.
Selain itu, Raffi turut melaporkan 23 kendaraan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp55,1 miliar.
Deretan mobil yang dilaporkan Raffi dalam LHKPN perdananya itu di antaranya meliputi Rolls Royce, Toyota Alphard, Morgan Plus Six, Mini Cooper, Ferrari F8 Spider, Lamborghini, Porsche, BMW serta Volkswagen.
Baca Juga
Kemudian, terdapat kendaraan motor yaitu Ducati, Harley Davidson, Piaggio, Vespa Sprint dan BMW.
Beberapa aset lain yang dilaporkan Raffi terdiri dari aser bergerak lainnya Rp46,7 miliar, kas dan setara kas Rp17,7 miliar dan harta lainnya Rp5,3 miliar. Adapun dia turut melaporkan utang sebesar Rp136 miliar.
Untuk diketahui, Raffi merupakan satu dari 58 orang menteri/wakil menteri/kepala dan wakil kepala lembaga setingkat serta penasihat/utusan/staf khusus yang baru pertama kali melaporkan LHKPN. Mereka diwajibkan menyerahkan LHKPN usai dilantik menjadi penyelenggara negara.
Sementara itu, terdapat 65 wajib lapor yang sebelumnya sudah pernah menyerahkan LHKPN ke KPK pada periode atau pemerintahan sebelumnya, atau dikategorikan reguler.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun.
Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun sebagaimana dilaporkan milik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
"Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun," ungkapnya.
