Daftar Penyakit yang Ditanggung dan Tak Ditanggung oleh BPJS Kesehatan

Terdapat beberapa kriteria penyakit atau pelayanan kesehatan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Aturan itu kemudian dubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019.

Dalam revisi Perpres tersebut, kriteria penyakit atau pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan tidak mengalami perubahan.

Berikut adalah kriteria tersebut berdasarkan ketentuan di Pasal 52 Perpres 82/2018:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang dijamin program
4. Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja
5. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program Jaminan Kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program Jaminan Kecelakaan lalu lintas sesuai hak rawat peserta
6. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
7. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
8. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
9. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi
10. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
11. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
12. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
13. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
14. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
15. Perbekalan kesehatan rumah tangga
16. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
17. Pelayanan kesehatan pada kejadian tidak diharapkan yang dapat dicegah
18. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
19. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan
22. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain