Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) tengah mengkaji wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD, bukan masyarakat langsung. Salah satunya melalui jalur konvensi.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) memang sudah diputuskan dalam UUD 1945 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun, untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dapat dipertimbangkan dengan jalur lain.
"Namun, kalau Pileg maupun Pilkada, rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaedah-kaedah hak-hak demokrasi rakyat," terang Bahlil dalam pidatonya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Sebab demikian, Bahlil mengatakan Golkar akan mempertimbangkan untuk memeriksa keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, yang dikatakan tak mesti harus dipilih dengan sistem pemilihan langsung.
“Mungkin juga, katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan,” ujarnya.
Salah satu bentuk untuk mencari formulasi yang tepat menurutnya dapat dilakukan dengan mengadakan survei terlebih dahulu kepada para figur-figur. Adapun, Bahlil juga mengaku berpengalaman dengan konvensi
Baca Juga
“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” pungkasnya.