Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang memberlakukan darurat militer telah mempersulit upaya mempertahankan momentum diplomatik dengan AS menjelang pelantikan Donald Trump.
“Kekacauan ini telah melemahkan momentum politik yang telah dibangun, dan butuh waktu untuk pulih,” kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul dikutip dari Bloomberg pada Kamis (18/12/2024) dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Keuangan Choi Sang-mok.
Yoon telah diberhentikan dari jabatannya sejak parlemen yang dikuasai oposisi memakzulkannya pada Sabtu (14/12/2024) pekan lalu, dan Mahkamah Konstitusi kini sedang meninjau kasus tersebut. Sebelum pemakzulannya, Yoon memimpin penguatan hubungan keamanan dan ekonomi dengan AS.
“Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada kendala tertentu yang berasal dari penangguhan presiden,” kata Cho. Korea Selatan bekerja keras untuk memulihkan momentum secepat mungkin di bawah kendala tersebut, tambahnya.
Sementara itu, dilansir dari Reuters, setelah upaya darurat militer, Washington telah mengeluarkan kritik yang blak-blakan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell menyebut keputusan Yoon sangat salah.
Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa dia tidak meramalkan upaya darurat militer tetapi menyamakannya dengan serangan pada 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS oleh pendukung Trump.
Baca Juga
"Saya pikir penting bagi kita untuk menyadari bahwa peristiwa dramatis terjadi bahkan di negara demokrasi yang sangat maju dan terkonsolidasi. Ujian yang sebenarnya adalah, apakah lembaga demokrasi dapat bertahan pada akhirnya, bahkan jika mereka menyerah," kata Sullivan dalam sebuah acara.
Sementara itu, Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok mengatakan pemerintah akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mengelola ekonomi sestabil mungkin dan secara aktif menanggapi volatilitas yang berlebihan dalam valuta asing.
Menlu Cho dan Menkeu Choi termasuk di antara menteri kabinet yang secara terbuka menentang rencana Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada pertemuan larut malam yang diadakan sesaat sebelum deklarasinya.
Cho, yang bersaksi di parlemen minggu lalu, mengatakan dia telah memperingatkan hal itu cukup serius untuk menghancurkan semua pencapaian yang telah dibuat negara selama 70 tahun terakhir. Tetapi, dia menambahkan Yoon mengabaikan permohonannya yang berulang untuk mempertimbangkan kembali.
"Terakhir kali darurat militer diberlakukan di Korea adalah pada tahun 1979, ketika saya bergabung dengan kementerian luar negeri," kata Cho dalam konferensi pers, seraya menambahkan dia 'terkejut' oleh keputusan itu dan tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi lagi 45 tahun kemudian.
Sementara itu, Trump juga telah mengangkat prospek untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina melalui negosiasi, tetapi Cho mengatakan akan butuh waktu hingga hal itu terjadi dan ada kebutuhan untuk menanggapi pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia sambil memantau situasi.
Terkait China, Cho mengatakan Presiden Xi Jinping diharapkan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan pada tahun 2025, yang akan menandai kunjungan pertamanya ke negara tersebut dalam 11 tahun.
Cho juga menggambarkan keputusan Beijing untuk memperpanjang masa masuk bebas visa bagi warga Korea Selatan sebagai bagian dari komunikasi strategis tingkat tinggi kedua belah pihak dan upaya untuk meningkatkan hubungan, dan mengatakan Seoul juga sedang menjajaki kemungkinan tindakan timbal balik.
