.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mulai meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Senin (16/12/2024).
Dilansir dari Reuters, seorang juru bicara pengadilan mengatakan bahwa peninjauan tersebut dilakukan atas upaya Yoon dalam memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Sementara itu, pada minggu ini para penyelidik berencana untuk mengintrogasinya.
Keenam hakim pengadilan saat ini akan menghadiri pertemuan pertama mengenai pemakzulan, yang disahkan oleh parlemen yang dipimpin oposisi pada hari Sabtu (14/12/2024).
Adapun, pengadilan memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Korea Selatan Han Duck-soo langsung melakukan sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada hari pertama dirinya menjabat, Minggu (15/12/2024).
Dalam sambungan telepon itu, Han bermaksud untuk meyakinkan sekutu negaranya dan berupaya menenangkan pasar keuangan sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan diskors dari tugasnya karena melancarkan kebijakan darurat militer.
Baca Juga
Dalam upaya lebih lanjut untuk menstabilkan kepemimpinan negara itu, pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung selaku partai oposisi utama mengumumkan tidak akan berusaha untuk memakzulkan Han atas keterlibatannya dalam keputusan darurat militer Yoon pada 3 Desember.
Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji akan terus menggunakan langkah-langkah stabilisasi pasar yang diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.
Melansir Reuters, Senin (16/12/2024), Kementerian mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Mereka juga berencana untuk mengumumkan rencana kebijakan dua tahunan sebelum akhir tahun ini.
Pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.
