Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Korea Selatan gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol usai memberlakukan darurat militer pekan ini. Namun, pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya akan mengundurkan diri.
Melansir Reuters, Sabtu (7/12/2024), Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memboikot pemungutan suara pemakzulan, yang diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat, dan mosi tersebut dibatalkan setelah tidak cukup banyak anggota parlemen yang berpartisipasi.
Setelah pemungutan suara, pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa partai telah memutuskan bahwa Yoon akan mengundurkan diri.
“Deklarasi darurat militer merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan serius,” kata Han kepada para wartawan.
Han memiliki sejarah perselisihan dengan Yoon, namun tidak jelas apakah ia berbicara mewakili seluruh anggota PPP. Belum ada komentar dari Yoon mengenai komentar Han.
Yoon mengejutkan Korsel pada Selasa malam ketika ia mengumumkan darurat militer untuk membasmi apa yang disebutnya kekuatan anti-negara dan mengatasi lawan-lawan politik yang menghalangi.
Baca Juga
Dia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen menentang penjagaan militer dan polisi untuk memberikan suara dengan suara bulat menentang dekrit tersebut.
Namun deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade terakhir, yang mengancam untuk menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.
Sebelumnya pada Sabtu, Yoon berpidato di hadapan rakyat Korsel untuk meminta maaf atas langkah tersebut, dan mengatakan bahwa ia akan menghadapi dampak apa pun yang akan terjadi, meskipun ia tidak menawarkan diri untuk mengundurkan diri.
Yoon mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nasibnya ke tangan PPP, yang kemudian dikatakan oleh Han sebagai janji untuk meninggalkan jabatannya lebih awal.
“Partai Kekuatan Rakyat akan mengupayakan kepergian presiden secara tertib untuk meminimalkan kebingungan bagi rakyat,” kata Han, seraya menambahkan bahwa hingga Yoon pergi, dia akan secara efektif dibebastugaskan dari tugasnya, dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk mengelola urusan negara.
Pihak oposisi Partai Demokrat mengkritik gagasan itu sebagai hal yang tidak masuk akal dan ilegal. Partai menegaskan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara.
“Baik rakyat, hukum, maupun siapa pun tidak memberi Han kekuasaan untuk mencopot (Yoon) dari jabatannya,” kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan.
