Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah mencari Perdana Menteri baru pengganti Michel Barnier setelah kubu sayap kanan dan kiri bergabung untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya terkait sengketa anggaran.
Mengutip Bloomberg pada Kamis (5/12/2024), Macron perlu menemukan Perdana Menteri yang dapat meloloskan anggaran 2025 melalui parlemen yang terpecah belah.
Namun, pemimpin baru mana pun akan menghadapi tekanan keuangan yang sama yang menjatuhkan pemerintahan Michel Barnier. Presiden Prancis dijadwalkan menyampaikan pernyataan pada pukul 8 malam pada Kamis waktu setempat.
RUU anggaran yang menenggelamkan pemerintahan Barnier berisi kenaikan pajak dan pemotongan belanja senilai €60 miliar atau US$63 miliar yang bertujuan untuk mengurangi defisit menjadi 5% dari PDB pada tahun 2025, dari perkiraan 6,1% tahun ini.
“Anggaran ini beracun bagi Prancis,” kata pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dalam sebuah wawancara di televisi Prancis setelah dia memilih untuk menjatuhkan pemerintahan.
Sebaliknya, katanya, negara itu membutuhkan anggaran yang dapat diterima oleh semua orang.
Baca Juga
Barnier, seorang konservatif kawakan dan sebelumnya merupakan kepala negosiator Brexit Uni Eropa, baru diangkat pada September 2024. Penggilingan ini menjadikan masa jabatannya sebagai yang terpendek bagi perdana menteri mana pun sejak Republik Kelima Prancis didirikan pada tahun 1958.
Barnier juga merupakan perdana menteri Prancis pertama yang kalah dalam mosi tidak percaya dalam lebih dari 60 tahun.
Macron memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri baru, tetapi dia mengalami perjuangan panjang sebelum berhasil memperoleh dukungan terbatas untuk Barnier dari parlemen yang terpecah-pecah.
Le Pen mengatakan bahwa dia bersedia bekerja sama dengan pemerintah lain, asalkan mereka bekerja sama dengan partainya untuk menyusun anggaran.
Namun, indikasi awal menunjukkan bahwa sekutu Macron berusaha membujuk kaum Sosialis untuk melepaskan diri dari sekutu sayap kiri mereka guna membangun kembali apa yang disebut Front Republik dari partai-partai arus utama.
"Kita membutuhkan perdana menteri baru, tim baru, dan saya meminta partai-partai politik dari Front Republik untuk bertanggung jawab," kata Agnes Pannier-Runacher, menteri energi dan iklim yang akan lengser dari partai Macron.
Pannier-Runacher mengatakan, Prancis harus mampu menunjukkan bahwa mereka mampu bergerak maju dan melihat melampaui kepentingan dan sikap politik.
