Bisnis.com, JAKARTA - Partai berkuasa Korea Selatan berupaya mencegah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol dengan memberikan suara menentang mosi untuk memulai proses yang mungkin akan berlangsung pada Sabtu (7/12/2024) mendatang.
Mengutip Bloomberg pada Kamis (5/12/2024), Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon mengatakan pada bahwa dia akan menolak mosi pemakzulan tersebut karena dirinya telah meminta Yoon untuk meninggalkan partai yang berkuasa.
Meski anggota parlemen dari partai Yoon dengan cepat memberikan suara bersama pihak oposisi untuk menolak perintah darurat militer presiden pada awal minggu ini, komentar Han menunjukkan bahwa anggota partai tersebut mungkin tidak akan memberikan suara mendukung dimulainya proses pemakzulan.
Komentar Han muncul saat Yoon mengganti seorang kepala pertahanan yang dilaporkan telah memerintahkan pasukan ke Majelis Nasional tempat para anggota parlemen berkumpul untuk menolak keputusan darurat militer.
Yoon menunjuk Choi Byung-hyuk, duta besar untuk Arab Saudi, untuk menggantikan Kim Yong-hyun, kata kantor kepresidenan dalam sebuah pernyataan.
Partai oposisi utama mengatakan pada Rabu (4/12/2024) waktu setempat bahwa mereka akan mengajukan tuntutan pengkhianatan terhadap Yoon dan Kim, dengan menuduh bahwa deklarasi darurat militer yang berlaku singkat pada hari Selasa adalah ilegal. Kim mengajukan pengunduran dirinya pada hari Rabu.
Baca Juga
Oposisi kini menargetkan hari Sabtu untuk pemungutan suara parlemen terkait usulan pemakzulan, kata seorang pejabat Partai Demokrat.
Langkah mengejutkan Yoon pada Selasa malam untuk menegaskan kewenangannya dengan darurat militer mengejutkan negara, partainya sendiri, dan sekutu global termasuk AS. Ia kemudian mencabut perintah tersebut setelah parlemen menolaknya. Yoon tetap bungkam sejak pengarahannya untuk mengumumkan pencabutan darurat militer.
Kim bertanggung jawab untuk memerintahkan pengerahan pasukan ke parlemen, menurut Yonhap News, mengutip wakil menteri pertahanan.
Langkah Han untuk menggalang dukungan PPP terhadap mosi pemakzulan dapat membantunya menunjukkan bahwa PPP masih setia pada dukungan konservatifnya sambil menjauhkan diri dari presiden.
Adapun, anggota parlemen harus menunggu setidaknya 24 jam sebelum mereka dapat memberikan suara pada mosi pemakzulan dengan batas waktu 72 jam.
Mayoritas dua pertiga diperlukan untuk menyetujui proses pemakzulan. Oleh karena itu, pihak oposisi memerlukan 200 suara, yang mengharuskan beberapa anggota partai yang berkuasa untuk menentang Han dan memberikan suara bersamanya.
