Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024).
Pengumuman darurat militer tersebut dilakukan dadakan oleh Presiden Yoon tanpa berkonsultasi dengan para pejabat tinggi lain.
Keadaan tersebut memicu tegangan tinggi di tengah masyarakat dan pemerintah. Presiden Yoon akhirnya mencabut status darurat militer pada hari ini, Rabu (4/12), usai diberlakukan kurang dari 12 jam.
Melansir APNews, Prediden memiliki wewenang untuk menggunakan militer untuk menjaga ketertiban di “masa perang, situasi seperti perang, atau keadaan darurat nasional lainnya".
Alasan Darurat Militer Diberlakukan
Dalam pengumuman Presiden Yoon pada Selasa (3/12) malam, ia berjanji untuk melenyapkan kekuatan “anti-negara” yang katanya merencanakan pemberontakan dan menuduh partai-partai oposisi utama mendukung saingan negaranya, Korea Utara.
Ia menuduh bahwa pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya berarti menjalin hubungan dengan Korea Utara (Korut) untuk menggulingkan kekuasaannya.
Baca Juga
Dirinya, dari dulu, menyatakan bahwa tindakan keras terhadap Korea Utara adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Pyongyang melaksanakan ancaman nuklirnya terhadap Seoul.
Dampak Diberlakukan Darurat Militer
Dampak penerapan militer darurat bisa dirasakan oleh masyarakat yakni ditangguhkan hak-hak sipil seperti kebebasan pers dan berkumpul, serta pembatasan kekuasaan pengadilan dan lembaga pemerintah.
Adapun melansir amnesty.org, pemberlakuan darurat militer juga membuat kegiatan parlemen dan partai politik tak boleh dilakukan.
Bahkan media akan berada di bawah kendali komando darurat militer, melalui persetujuan presiden.
Setelah dicabutnya status darurat militer tersebut, anggota DPR langsung membuat mosi pemakzulan dengan menuduh Yoon memberlakukan darurat militer untuk melakukan strategi politik tertentu.
Presiden Yoon juga tidak lagi diberikan izin untuk menggunakan militer untuk membubarkan parlemen. Mosi tersebut berargumentasi bahwa menghentikan kegiatan partai politik dan mengerahkan pasukan untuk menyegel Majelis Nasional sama dengan pemberontakan.
Sejumlah pihak kemudian mengklaim bahwa deklarasi darurat militer ada hubungannya dengan perjuangan politik Yoon yang dinilai kurang berhasil.
Kalangan konservatif mengatakan langkah oposisi tersebut adalah balas dendam politik atas penyelidikan terhadap pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung, yang dipandang sebagai favorit untuk pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2027.
Presiden Yoon sempat menuduh bahwa Partai Demokrat memiliki hubungan tersembunyi dengan Korea Utara untuk menjegal dirinya.
Dia mengklaim akan memberantas “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu”. Laporan media mengutip pihak militer yang
