Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Korea Selatan (Korsel) mengajukan mosi tidak percaya pada Kamis (5/12/2024) untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-Yeol imbas memberlakukan darurat militer secara mendadak pada Selasa (3/12/2024).
Dikutip melalui reuters, partai pengusung Yoon justru berjanji untuk menentang langkah pemakzulan tersebut sehingga prosesnya menjadi bias.
Nantinya, anggota parlemen dapat memberikan suara untuk mosi tersebut paling cepat pada Jumat (6/12/2024). Di sisi lain, meskipun Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon mengatakan akan menentangnya, tetapi partai tersebut telah terpecah belah karena krisis tersebut.
Sementara Partai Demokrat yang beroposisi yang memiliki mayoritas di parlemen, membutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari partai yang berkuasa untuk mendukung mosi tersebut agar dapat disahkan.
"Pernyataan darurat darurat militer oleh rezim Yoon Suk-Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan yang besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen dari Partai Demokrat Kim Seung-won dalam sesi Majelis Nasional Korea Selatan yang diadakan pada dini hari Kamis (5/12/2024).
Baca Juga
Menhan Korsel Mengundurkan Diri
Dampak lain dari aksi darurat militer ini, Yoon juga menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun pada Kamis (5/12/2024) dan mencalonkan duta besarnya untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai penggantinya.
Seorang pejabat militer senior dan pengajuan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim merekomendasikan Yoon untuk mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), sebuah langkah yang memicu kemarahan di jalan-jalan dan kekhawatiran di antara sekutu internasionalnya.
Dekrit darurat militer Yoon berupaya untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media di Korea Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat (AS) itu.
Sayangnya, tidak satu pun dari 108 anggota parlemen partai yang berkuasa hadir untuk pengenalan mosi pemakzulan. Mosi tersebut membuka jalan bagi pemungutan suara yang akan diadakan dalam 24 hingga 72 jam berikutnya.
Pemakzulan tersebut menyusul kekacauan semalam setelah Yoon mengumumkan darurat militer dan pasukan bersenjata berusaha memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul, hanya untuk mundur ketika para pembantu parlemen menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran.
"Rakyat dan para pembantu yang melindungi parlemen melindungi kita dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi rakyat. Kita perlu segera menangguhkan kewenangan Presiden Yoon. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhapuskan dan bersejarah terhadap rakyat, yang kecemasannya perlu diredakan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Kim dari Partai Demokrat.
