Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat, yang menjadi oposisi pemerintah Korea Selatan (Korsel) merespons pengumuman darurat militer yang baru saja diumumkan Presiden Yoon Seok-yeol.
"Kami pasti akan melindungi demokrasi dan Saya meminta rakyat untuk memberikan dukungan mereka," Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myeong, dilansir dari KBS, Selasa (3/11/2024).
Menurutnya, keputusan darurat militer oleh Presiden Yoon tidak beralasan. Perwakilan Lee menambahkan bahwa Majelis Nasional harus memilih untuk mencabut darurat militer.
Namun ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa militer akan dikerahkan untuk menangkap anggota Majelis Nasional,” ujarnya.
Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer yang disiarkan langsung di televisi nasional.
Yoon mengaku dia tidak punya pilihan demi menjaga stabilitas negara. Pasalnya, katanya, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer dan membawa negara ke dalam krisis.
Baca Juga
Dia juga menuduh Partai Demokrat yang beroposisi melakukan kegiatan inkonstitusional yang melumpuhkan administrasi negara.
"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," kata Yoon, dilansir dari CNA, Selasa (3/11/2024).
Namun, Yoo tidak menyebutkan secara spesifik tindakan yang akan diambil dalam pidatonya. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa pintu masuk ke gedung parlemen diblokir.
Yonhap mengatakan bahwa di bawah darurat militer, semua staf medis, termasuk dokter magang, harus kembali bekerja dalam 48 jam.
Semua media dan penerbit kini berada di bawah kendali pemerintah. Selain itu, mereka yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.
