Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Cek Fakta menggelar pemeriksaan fakta secara langsung pada hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
Kerja kolaborasi ini melibatkan setidaknya 40 media dan komunitas pemeriksa fakta yang tersebar di berbagai wilayah.
Kegiatan pemeriksaan fakta atas dugaan informasi bohong atau hoaks ini dilakukan secara daring sejak pukul 05:00 WIB—20:00 WIB. Semua proses kerja memanfaatkan satu lembar kerja yang bisa diakses bersama.
Tim koalisi ini terdiri dari setidaknya empat editor, belasan anggota tim monitoring dan pemantauan, setidaknya 20 pemeriksa fakta, serta 40 media dan komunitas yang akan membantu diseminasi konten hasil periksa fakta.
Koalisi Cek Fakta terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), bersama 104 media. Sebelumnya, kegiatan serupa sudah pernah dilakukan semasa Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana menekankan pentingnya kegiatan Koalisi Cek Fakta agar masyarakat dapat melakukan pertimbangan secara baik saat hendak menggunakan hak pilihnya.
Baca Juga
“Dari beberapa monitoring, hoaks seputar pilkada ini masih tinggi. Masyarakat mendapat informasi yang salah sehingga besar kemungkinan memilih dengan pertimbangan yang salah,” ujar Bayu dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).
Kegiatan tersebut, sambungnya, merupakan salah satu cara untuk melawan hoaks yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Kerja Koalisi Cek Fakta dapat diakses di portal cekfakta.com, bisnis.com, hingga media anggota lainnya.
Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menambahkan bahwa kegiatan cek fakta langsung sudah berlangsung sejak Pemilu 2019. Menurutnya, bertambahnya pemeriksa fakta dari tahun ke tahun memperlihatkan pentingnya peran cek fakta sebagai upaya media melayani pembacanya.
“Peran cek fakta selama hari pencoblosan ini juga luar biasa penting agar suara rakyat benar-benar murni dari nuraninya dan tidak dicemari hoaks maupun upaya disinformasi apa pun,” jelas Wahyu.
Menurut catatan Mafindo, terdapat 670 kasus hoaks terkait pemilu sepanjang Januari-Juni 2024. Hoaks beredar melalui platform seperti TikTok (26,7%), YouTube (25,4%), Facebook (23,7%), Twitter (12,8%), hingga WhatsApp (5,2%).
Ketua Presidium Mafindo Septiaji menekankan bahwa potensi misinformasi semasa pencoblosan hingga penghitungan suara dapat mengganggu proses demokrasi.
“Karenanya Mafindo mengerahkan Satgas Pemilu, relawan dan tim periksa fakta untuk bergabung dengan Koalisi Cek Fakta untuk bersama menjaga integritas informasi selama pilkada berlangsung,” tutup Septiaji.
