Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengklaim pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memberantas judi online (judol).
Strategi itu telah dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024), bersama dengan lintas kementerian/lembaga. Beberapa kementerian/lembaga terkait dimaksud meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga Kapolri.
"Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang telah tadi telah diputuskan di dalam rapat," ujar pria yang akrab disapa BG itu pada konferensi pers, Senin (4/11/2024).
BG menerangkan, strategi penanganan judi online yang telah diputuskan itu meliputi upaya pendidikan hingga penindakan. Upaya pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online.
Kemudian, upaya pencegahan dengan melakukan peringatan dini terhadap simpul-simpul aktor judi online, seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya.
"Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut," papar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Baca Juga
Selanjutnya, upaya penindakan akan dilakukan apabila upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan unsur pidana. "Maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera," ungkap BG.
Adapun BG telah membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga di Kemenko Polkam yang dipimpin oleh menteri maupun pejabat setingkat menteri. Salah satunya yaitu Desk Judi Online yang akan dipimpin oleh Kapolri.
Permasalahan judi online menjadi salah satu isu yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman yang berat.
"Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran, hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelejen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua," ujar Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana, beberapa waktu lalu.
