Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS telah menyetujui komunike bersama dalam KTT yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.
Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024) komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.
Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.
Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi isi dari Deklarasi Kazan.
Poin-poin Penting Deklarasi Kazan di KTT BRICS ke-16
1. Pusat kekuasaan baru
Kelompok ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung tatanan dunia multipolar di mana semua negara mempunyai suara yang setara dalam urusan global. Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dan berkembang di lembaga-lembaga internasional.
Baca Juga
“Kami mencatat munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, pengambilan keputusan kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat membuka jalan bagi tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis, dan seimbang,” demikian kutipan komunike tersebut.
Dokumen itu juga menambahkan bahwa sistem seperti itu akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan tatanan internasional yang dipimpin oleh Barat saat ini.
Negara-negara BRICS menyambut baik meningkatnya pengaruh organisasi regional seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya.
Deklarasi tersebut juga menyerukan penguatan World Trade Organization (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dan perluasan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perwakilan yang lebih besar bagi negara-negara Selatan.
2. Kesetaraan Kedaulatan dan Mitra Baru BRICS
Kelompok tersebut menekankan bahwa semua negara mempunyai hak untuk menempuh jalur pembangunannya sendiri dan mengambil keputusan mengenai urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap semangat BRICS yaitu saling menghormati dan memahami, kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus,” tulis kelompok tersebut.
Kelompok ini mencatat kepentingan besar yang diungkapkan oleh negara-negara di Dunia Selatan untuk bekerja sama, jika tidak bergabung, dengan blok tersebut, dan dengan demikian mendukung modalitas untuk kategori Negara Mitra BRICS yang baru.
“Kami sangat yakin bahwa memperluas kemitraan BRICS dengan pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang EMDC akan semakin berkontribusi dalam memperkuat semangat solidaritas dan kerja sama internasional yang sesungguhnya demi kepentingan semua orang,” katanya.
3. Menentang tindakan koersif Barat
Deklarasi tersebut mengecam semua sanksi dan tindakan koersif unilateral karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, dan menyoroti dampaknya yang luas terhadap hak asasi manusia.
“Kami sangat prihatin terhadap dampak-dampak yang mengganggu dari tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi-sanksi ilegal, terhadap perekonomian dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas kelompok tersebut.
Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa sanksi-sanksi ekonomi berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat miskin dan rentan. di negara-negara sasaran.
Kelompok ini juga mengutuk langkah-langkah sepihak yang dilakukan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan dan menentang langkah-langkah proteksionis sepihak yang dengan sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan.
“Mengakui peran anggota BRICS sebagai produsen sumber daya alam terbesar di dunia, kami menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama di antara anggota BRICS di seluruh rantai nilai dan setuju untuk mengambil tindakan bersama untuk menentang tindakan proteksionis sepihak,” demikian kutipan deklarasi tersebut.
4. Perdagangan mata uang lokal yang non-diskriminatif
Deklarasi tersebut menyebut, negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif. Hal tersebut kemungkinan merujuk pada pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT Barat setelah konflik Ukraina.
“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka,” lanjutnya, sambil menyerukan pembentukan Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS. Dokumen ini juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi “lembaga pembangunan multilateral utama.”
Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar AS atau euro membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini.
5. Timur Tengah
