Sementara untuk rumah menteri, dari 36 unit yang dibangun sampai Agustus 2024 lalu sebanyak 14 unit sudah selesai, di mana 4 di antaranya sudah lengkap dengan perabotan.
Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja juga mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk membangun rumah menteri baru di IKN bila ada penambahan kementerian. Bila itu harus dilakukan, Endra memastikan pasokan lahan di IKN tersedia.
“Kalau misalnya ada pemecahan kementerian. Oh iya, nanti ditambah lagi rumahnya,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, umat (12/7/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak terburu-buru agar Keppres pemindahan ibu kota segera diteken. Dia bilang Keppres bisa diteken di periodenya bila pembangunan di IKN terlihat secara positif.
Selain infrastruktur utama, Jokowi ingin memastikan kesiapan fasilitas pendukung termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana. Hal itu menjadi pertimbangan dasar, apakah Keppres pemindahan ibu kota akan dia tanda tangani atau dilakukan Prabowo pada 2025 nanti.
“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” kata Jokowi, Rabu (18/9/2024).
