Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri membantah isu terkait polisi yang meminta civitas akademik, membuat testimoni soal kinerja positif pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Pemilu 2024.
Perlu diketahui, belakangan terdapat puluhan perguruan tinggi mulai dari UGM, UI hingga Undip telah memberikan pernyataan soal keadaan demokrasi di Indonesia dan menyinggung netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024.
Dengan demikian, untuk melawan tokoh masyarakat dan guru besar dari berbagai universitas yang mengkritisi Jokowi. Terdapat dugaan operasi 'senyap' untuk mengimbangi pernyataan itu melalui testimoni positif dari pemerintahan Jokowi.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan tugas pokok dari pihaknya yaitu memberikan rasa aman pada Pemilu 2024.
Dengan begitu, Polri mengaku pihaknya perlu berkolaborasi dengan elemen masyarakat, termasuk civitas akademisi untuk menerapkan program cooling system.
Bahkan, menurut Trunoyudo, gerakan pemilu aman dan damai itu diterapkan di keseluruhan wilayah sebagaimana amanat UU yang berlaku. Artinya, kolaborasi Polri dengan tokoh masyarakat dilakukan tidak hanya di Jawa Tengah saja.
Baca Juga
"Seluruhnya [wilayah], tentu dalam rangka amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Trunoyudo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (7/2/2024).
Di sisi lain, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengaku bahwa program cooling system bersama akademisi bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan kondusif, khususnya pada Pemilu 2024.
Dia juga membantah, pihaknya meminta arahan untuk meminta testimoni kinerja positif pemerintahan Jokowi. Selain itu, Irwan menegaskan bahwa pembuatan video terhadap rektor di Semarang tidak dilakukan secara intimidatif atau pemaksaan.
"Ya, termasuk itu sama sekali Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk berikan testimoni atau pesan-pesan kamtibmas di Kota Semarang," tegasnya.
Dia juga bahkan menyampaikan ajakan program cooling system melalui pembuatan video ini sempat ditolak oleh sejumlah pihak. Namun demikian, Irwan mengaku tak sedikit yang mendukung program ini.
"Ada beberapa yang menolak, tapi lebih banyak yang men-support kegiatan ini," kata Irwan.
Disorot Mahfud MD
Seperti diketahui, isu dugaan operasi 'senyap' kepada para rektor untuk membuat pernyataan positif tentang kinerja Jokowi menjadi sorotan dari calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD.
Menurutnya, operasi senyap itu muncul sebagai buntut aksi para civitas akademika perguruan tinggi yang mengeluarkan pernyataan soal masa depan demokrasi karena masalah etik yang dilanggar dalam pencalonan capres dan cawapres.
Dalam pelaksanaannya, kata Mahfud, terdapat sejumlah rektor perguruan tinggi yang diminta untuk membuat video dengan teks yang sudah disiapkan sebelumnya.
"Ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan lalu diviralkan," tulis Mahfud di X, Selasa (6/2/2024).
Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menuturkan terdapat sebagian rektor juga yang menolak secara terang-terangan arahan tersebut.
Pernyataan Mahfud itu juga terkonfirmasi dengan yang disampaikan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindiarto. Dia menegaskan bahwa ada yang menghubunginya untuk membuat testimoni mengenai kinerja pemerintahan Jokowi.
Ferdinandus mengaku diminta untuk membuat video terkait dengan pemilu damai dan apresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Polrestabes Semarang.
Sekalipun mengatakan bahwa permintaan tersebut bukan sebuah intimidasi, tetapi dia menolak membuat video.
