Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyindir Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD soal isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni mengklaim bahwa Jokowi tak memiliki syarat apa pun untuk menghadiri pertemuan tersebut, berbeda dengan TPN yang mengatakan bahwa pertemuan itu hanya akan terwujud jika Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024.
"Kapan saja beliau [Jokowi] bersedia silaturahim tanpa syarat, tidak seperti yang disampaikan Mas Andi Widjajanto [Deputi Politik 5.0 TPN] bahwa silaturahmi Pak Jokowi dan Ibu Mega hanya terjadi bila Pak Ganjar menang,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).
Dirinya lantas membalik pernyataan TPN tersebut, dengan mempertanyakan kemungkinan bahwa Megawati tidak akan menerima silaturahmi Jokowi apabila paslon nomor urut 3 itu kalah dalam pilpres.
Sebelumnya, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mengatakan pertemuan antara Jokowi dengan Megawati akan terwujud usai pasangan Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024.
Menurutnya, saat ini Megawati tidak ingin TPN Ganjar-Mahfud hilang fokus untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura itu.
Baca Juga
"Pesan Ibu Mega ke kami jelas, fokus untuk pemenangan Pemilu 14 Februari 2024. Jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain," ujar Andi di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Oleh sebab itu, kalaupun Megawati dan Jokowi hendak bertemu, maka itu akan terjadi setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024, dengan kondisi pasangan nomor urut 3 memenangkan pilpres.
"Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang. Namun, sebelum itu kami harus fokus untuk pemenangan 14 Februari 2024," pungkasnya.
Sebagai informasi, belakangan muncul isu Jokowi ingin bertemu Megawati, yang disebut ingin berdamai usai hubungan keduanya renggang sejak sebelum rangkaian Pilpres 2024 dimulai. Kabar ini sempat dibantah oleh pihak Istana.
