Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengaku bahwa pergeseran anggaran subsidi akan menjadi upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024 mendatang.
“Mungkin akan ada semacam pergeseran-pergeseran [anggaran subsidi] untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem ini,” ujarnya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Kendati demikian, dia mengaku bahwa meskipun akan dilakukan pergeseran anggaran, tetapi pemerintah pusat juga akan mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan misi pemerintah tersebut.
“Kemiskinan ekstrem ini juga akan kami dorong bersama pemda karena memang pada hakekatnya kemiskinan itu adanya di berbagai daerah, maka kantong-kantong kemiskinannya akan didorong supaya ada percepatan penyelesaian,” tuturnya.
Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali pos-pos yang memang harus diprioritaskan, Mengingat, beberapa subsidi saat ini dinilainya belum menyasar target sesuai yaitu masyarakat berkategori miskin ekstrem.
“Beberapa anggaran untuk anggaran kemiskinan kan kemarin ada yang ditaruh di sini, sini, dan di sini. Jadi, akan alokasi harus diperjelas, maka nanti akan ada pergeseran yang diperuntukan untuk kemiskinan,” tandas Ma’ruf.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa selama ini banyak anggaran besar yang diklaim untuk menangani kemiskinan hingga tingkat ekstrem, padahal di lapangan kategori penerima masih belum spesifik. Dia pun memerinci anggaran subsidi yang dimaksud seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga subsidi listrik.
“Banyak yang kategorinya tidak spesifiik, misalnya subsidi BBM itu tidak bisa diklaim untuk orang miskin apalagi miskin ekstrem karena orang yang ekstrem gak banyak yang menggunakan BBM. Kemudian, subsidi listrik apa semua untuk orang miskin, enggak, karena yang diukur yang langganan 450 watt, padahal belum tentu yang miskin ekstrem punya listrik,” tuturnya.
Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa Wapres ke-13 RI itu menyarankan agar anggaran subsidi dapat menyasarkan masyarakat miskin secara spesifik, sehingga pergeseran anggaran dapat dituju sesuai dengan target yang diinginkan.
“Wapres minta itu mana yang betul-betul nanti untuk miskin ekstrem makanya namanya percepatan per sasaran kan, itu bukan hanya by name by address tepat tetapi bantuannya itu juga harus spesifik,” ucapnya.
Meski begitu, Muhadjir mengaku bahwa dirinya belum bisa memastikan anggaran di sektor mana saja yang akan dialihkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Pak Wapres sudah menginstruksikan kepada Pak Wakil Menteri Keuangan cobalah dicari, disiasati itu agar pemberian anggaran yang lebih spesifik untuk miskin ekstrem itu," pungkas Muhadjir.
