Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Asean sepakat untuk mengecualikan Kepala Militer Junta Myanmar dari pertemuan regional pada bulan depan.
Keputusan tersebut dikemukakan oleh lima orang sumber anonim seperti dikutip dari Channel News Asia dari Reuters pada Jumat (15/10/2021). Lima sumber tersebut juga akan diundang sebagai perwakilan Asean.
Pada hari yang sama, para menteri luar negeri di kawasan itu bertemu secara online untuk membahas kegagalan militer Myanmar untuk mengikuti peta jalan yang disiapkan oleh Asean pada lima bulan lalu.
"Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT seharusnya tidak diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam akun Twitter-nya pada Jumat.
Seperti diketahui, junta militer Myanmar telah melakukan kudeta pada 1 Februari yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing. Hal ini membuat kekacauan secara nasional hingga menewaskan ratusan korban jiwa dalam berbagai aksi demonstrasi.
Kegagalan junta dalam mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan telah mengganggu akses kemanusiaan dan upaya dialog.
Myanmar telah menjadi salah satu masalah Asean yang paling kritis sejak negara itu bergabung dengan blok tersebut pada 1997. Krisis di Myanmar telah menguji persatuan Asean dan merusak citra internasionalnya.
Min Aung Hlaing tidak diakui secara resmi sebagai pemimpin Asean. Ini menjadi langkah besar bagi blok tersebut, yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan satu sama lain dan telah lama lebih menyukai pendekatan daripada tindakan hukuman.
