Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Asia Tenggara (Asean) dan negara Barat mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan setelah pemerintah bayangan penentang kekuasaan militer mendeklarasikan pemberontakan nasional.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebelumnya mengumumkan "perang membela rakyat" dalam upaya untuk mengoordinasikan kelompok-kelompok yang memerangi militer. Mereka meyakinkan tentara nasional dan pejabat pemerintah untuk membelot ke pihak mereka.
Sementara itu, seorang juru bicara militer mengatakan perlawanan itu sebagai upaya sia-sia untuk mendapatkan perhatian dunia.
Pasukan keamanan dikerahkan ke kota terbesar Myanmar, Yangon, pada Rabu (8/9), sehari setelah protes dan bentrokan antara tentara dan pemberontak etnis minoritas.
“Semua pihak harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Indonesia Teuku Faizasyah, seraya mencatat bahwa keamanan diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan.
Indonesia memimpin di antara negara tetangga Myanmar untuk menyelesaikan krisis yang dipicu ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Pete Vowles di Facebook mengutuk kudeta dan apa yang disebutnya kebrutalan oleh junta dan mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog.
Pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa sejak kudeta, sementara beberapa penentang junta telah membentuk kelompok bersenjata di bawah panji Tentara Pertahanan Rakyat. Mereka juga telah menjalin aliansi dengan tentara etnis minoritas yang lama berselisih dengan militer Myanmar.
Aksi protes besar terjadi di Sagaing, Magway, dan Mandalay kemarin, sementara media melaporkan pertempuran terjadi antara tentara dan pemberontak Kachin. Akan tetapi tidak segera jelas apakah perkembangan tersebut merupakan tanggapan atas seruan NUG.
"Deklarasi NUG mendapat dukungan kuat di media sosial Myanmar," kata Richard Horsey, pakar Myanmar di International Crisis Group seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (9/9/2021).
Akan tetapi dia mengatakan tidak jelas apakah pasukan oposisi memiliki kapasitas untuk meningkatkan perang melawan militer Myanmar yang diperlengkapi dengan baik. Deklarasi "perang" NUG bisa menjadi bumerang karena akan mempersulit beberapa negara untuk memberikan bantuan.
Chris Sidoti dari Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sebuah panel ahli internasional, mengatakan NUG frustrasi oleh kebrutalan junta dan kelambanan masyarakat internasional.
"Kekerasan adalah penyebab penderitaan rakyat Myanmar, itu bukan solusi," kata Sidoti. Dia mengaku berempati dengan NUG, tapi takut dengan apa yang akan terjadi akibat keputusan tersebut.
