Bisnis.com, JAKARTA - Seiring berlakunya Brexit, otomatis Inggris akan terlepas dari regulasi jasa keuangan Uni Eropa.
Namun, Menteri Keuangan Sajid Javid tetap menginginkan hubungan bisnis perbankan yang berkelanjutan dengan blok ekonomi itu. Alhasil, Departemen Keuangan tengah menyusun rencana rinci untuk negosiasi perdagangan dengan UE.
"Kami dapat memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara yang sama seperti UE jika itu baik untuk Inggris. Namun akan ada perbedaan, paling tidak karena sebagai pusat keuangan global, Inggris perlu mengimbangi dan mendorong standar internasional. Titik awal kami akan menjadi apa yang tepat untuk Inggris," kata Javid, dilansir Bloomberg, Selasa (11/2/2020).
Akses ke pasar UE untuk bank-bank yang berbasis di London akan menjadi medan pergulatan penting dalam negosiasi Inggris dengan UE. Di luar pasar tunggal blok ekonomi tersebut, perusahaan jasa keuangan di Inggris tidak akan lagi memiliki hak otomatis yang memungkinkan kegiatan operasional secara bebas di 27 negara anggota UE.
Sebaliknya, bank-bank di London akan cenderung bergantung pada kesepakatan jasa keuangan yang dikenal dengan istilah equivalence, sebuah kesepakatan antara UE dengan negara pihak ketiga. Satu keprihatinan bagi industri keuangan adalah bahwa UE dapat menarik equivalence itu hanya dengan pemberitahuan satu bulan. Sedangkan Javid menginginkan bentuk equivalence yang permanen.
Dia menginginkan proses equivalence yang dapat diandalkan di mana hubungan yang tahan lama dapat dibangun.
Baca Juga
Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari dan sekarang berada dalam periode transisi yang berlangsung hingga akhir tahun, di mana aturan UE yang ada akan terus beroperasi. Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan dia ingin menyelesaikan kesepakatan perdagangan baru sebelum fase transisi Brexit berakhir pada 31 Desember mendatang.
