Bisnis.com, BANDUNG—APBD Perubahan 2018 yang disepakati Pemprov dan DPRD Jabar tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar Iwa Karniwa mengatakan total APBD Perubahan 2018 nilainya mencapai Rp33,259 triliun dari total anggaran di APBD murni 2018 sebesar Rp31,9 triliun.
“Jadi APBD Perubahan ini ada kenaikan signfikan sekitar 4,02%,” tutur Sekda di Bandung, Jumat (28/9).
Kenaikan ini datang dari raihan positif Pajak Asli Daerah (PAD) dimana di murni mencapai Rp17,58 triliun dalam perubahan menjadi Rp18,816 triliun atau meningkat sebesar Rp1,23 trilun.
Peningkatan ini menurut Sekda disumbang dari pajak daerah sebesar Rp 1,159 triliun. “Total pajak daerah mencapai Rp18,816 triliun dari Rp17,58 triliun,” katanya.
Menurutnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terbilang positif dimana program gratis denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan II atau kendaraan second memberi pemasukan cukup besar.
Baca Juga
“Selanjutnya dana perimbangan ada peningkatan Rp14,34 triliun di murni menjadi Rp14,379 triliun. Peningkatan ini dari Dana Alokasi Umum dari Rp 2,879 triliun, menjadi Rp3,023 triliun di perubahan. Meski ada penurunan bagi hasil pajak, tapi secara keseluruhan dana perimbangan meningkat Rp34 miliar,” katanya.
Pos pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp31 miliar menjadi Rp63,7 miliar lebih. Peningkatan ini karena Pemprov Jabar baru mendapat insentif sebagai daerah yang lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). “Kami mendapat Rp33,7 miliar lebih,” ujarnya.
Sementara pos belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung juga ikut mengalami kenaikan. Di APBD 2018, total belanja yang dianggarkan mencapai Rp25,51 triliun, dalam perubahan menjadi Rp27,153 triliun.
“Ada peningkatan belanja mencapai 6,1% lebih. Khusus belanja langsung dari Rp8,44 triliun menjadi Rp8,510 triliun atau ada peningkatan Rp68 miliar,” paparnya.
Iwa memaparkan dari komposisi belanja langsung dan tidak langsung yang tertera di APBD Perubahan, maka pada APBD 2019 pos belanja langsung trennya akan ikut meningkat. Ini karena kebijakan anggaran diarahkan untuk infrastruktur.
“Baik infrastruktur mendorong arus barang dan orang sehingga terjadi kapitalisasi ekonomi sehingga petani bisa menjual hasi-hasil pertanian ke Ibu Kota. Kedua bagamaina dengan infrastruktur yang baik bisa menekan inflasi,” ujarnya.
Kemudian untuk sisi pembiayaan di APBD Perubahan tergambar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) mencapai Rp2,493 triliun lebih. Rencananya anggaran pembiayaan sebesar Rp88,2 miliar akan digunakan Pemprov untuk menambah penyertaan modal di BJB.
Sekda Jabar juga memastikan program quick wins Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum sudah terakomodasi dalam APBD Perubahan. Salah satu yang akan dianggarkan adalah pembentukan command center untuk memantau program yang digulirkan oleh Pemprov Jabar ke daerah.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan program yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan 2018 ini akan fokus pada program yang sudah dirancang oleh kepemimpinan sebelum dirinya atau hanya akan melanjutkan saja.
“Dari kami minimalis tidak terlalu banyak yang dilakukan karena ini program yang sudah dirancang sebelum saya. Kami menghormati itu, jadi lebih banyak melanjutkan," ujarnya.
Hal tersebut karena jangka waktu yang terbilang pendek hingga akhir Desember 2018. Sehingga tidak memungkinkan untuk memulai program baru menggunakan APBD Perubahan 2018.
Namun akan ada sedikit pendanaan pada program yang telah Ia rancang yaitu di bidang pariwisata."Untuk penggunaan APBD-P 2018 di program saya tidak terlalu banyak ya paling ada di bidang pariwisata sedikit saja karena kami paham waktunya kan pendek," tuturnya.
