Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha ragu dengan upaya pemerintah memberantas premanisme pungutan liar dan preman di jelanan.
Wakil Ketua Umum bidang Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan kesimpulan itu bisa dilihat dari sikap presiden yang tidak langsung turun ke lapangan.
"Masalah pungli ini hanya ditangani Direktorat Perhubungan Darat. Beda dengan dwelling time di mana Pak Jokowi langsung ke pelabuhan dan memantau keadaan," katanya, Senin (21/5/2018).
Menurutnya kasus premanisme terhadap pengemudi truk merupakan isu yang sudah sangat lama dan dibiarkan berlarut-larut.
Efeknya adalah permasalahan ini menjadi benang kusut dan membutuhkan waktu lama untuk mengurainya.
"Pungli ini sama seperti truk overload. Adanya truk muatan lebih karena petugas yang melakukan pungli. Jadi ini sudah seperti kanker yang sudah menjalar kemana-mana," tambah Kyat.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian, pengemudi truk, serta pengusaha memetakan wilayah yang menjadi rawan pungli.
Ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi yang meminta pungli segera dibereskan.
