Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan penggunaan dana bantuan partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan alokasinya.
"Nanti diaudit oleh BPK setiap tahun. Jika saat diaudit tidak benar penggunaannya, bisa saja bantuan tahun selanjutnya dihentikan," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (10/7/2017)
Dia menegaskan penggunaan dana bantuan partai politik yang rencananya akan ditingkatkan dari saat ini sebesar Rp108 per perolehan suara menjadi Rp1.000 per perolehan suara, mulai tahun depan, penggunaannya hanya untuk kepentingan partai secara umum.
Contohnya, untuk biaya proses kaderisasi dan kegiatan-kegiatan partai yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dana bantuan dari negara itu tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam parpol.
"Semua pengeluarannya harus tercatat," jelas Tjahjo.
BPK Akan Audit Dana Bantuan Parpol
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan penggunaan dana bantuan partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan alokasinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

45 menit yang lalu
Para Investor Manfaatkan Peluang dari Kenaikan saham BCA (BBCA)
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

45 menit yang lalu
Trump Klaim Rusia dan Ukraina Siap Mulai Negosiasi Gencatan Senjata

20 jam yang lalu
Harmoni Budaya dan Industri di Bumi Batara Guru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
