Yingluck Shinawatra: Junta Militer Akan Sita Aset Saya

Bisnis.com, BANGKOK -  Perdana Menteri terguling Thailand Yingluck Shinawatra menyatakan bahwa junta militer yang menjungkalkannya telah memerintahkan penyitaan asetnya dan membayar denda 35 miliar baht (996,87 juta dolar AS) atas skema subsidi beras.

Skema yang dibayar petani di atas harga pasar untuk beras mereka itu kebijakan unggulan pemerintahan Yingluck dan membantu dia mendapatkan dukungan besar untuk menjabat sebagai perdana menteri pada pemilihan umum 2011.

Setelah terguling pada 2014, Yingluck dituduh melakukan kejahatan atas kelalaiannya dalam skema subsidi beras dan sekarang sedang menghadapi tuntutan itu di pengadilan.

"Dalam hal perintah, tidak benar dan tidak hanya itu," kata mantan perdana menteri perempuan itu.

"Saya akan menggunakan semua saluran yang bisa untuk melawan tuntutan itu," ujar Yingluck.

Para pendukungnya menganggap bahwa kasus yang dihadapi Yingluck itu bagian dari rencana militer untuk memberangus pengaruh keluarga Shinawatra. Junta membantah tuduhan menyingkirkan Yingluck.

Selain kasus yang dihadapi Yingluck dan mantan anggota kabinet seniornya, junta sedang memeriksa sekitar 850 kasus yang terkait dengan skema beras atas dugaan suap, demikian kata juru bicara pemerintah Jenderal Sansern Kaewkamnerd.

"Sejumlah kasus melibatkan pejabat rendah publik dan sektor swasta," ujarnya.

Seorang penasihat Yingluck yang menolak menyebutkan identitasnya dengan alasan persoalan tersebut sangat sensitif menyatakan bahwa penyitaan aset dilakukan dengan menggunakan Pasal 44 konstitusi sementara yang memberikan kesempatan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha, yang juga perdana menteri negara itu.

Prayuth berkuasa mutlak untuk memberikan perintah apa pun yang dipandang perlu untuk "memperkuat kesatuan dan harmonisasi rakyat".

Yingluck memiliki waktu 45 hari untuk mengajukan banding.

Para pengamat menyatakan bahwa penyitaan aset Yingluck bagian dari rencana militer untuk membatasi pengaruh Yingluck dan saudara lelakinya, Thaksin.

"Ini bagian dari rangkaian kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dan siapa pun juga," kata Thitinan Pongsudhirak, seorang profesor ilmu politik dari Chulangkorn University.

Junta menyatakan bahwa pihaknya menggerakkan kudeta untuk membawa stabilitas setelah beberapa bulan dilanda kerusuhan.

Pihaknya membantah kudeta yang digerakkan untuk membatasi pengaruh Thaksin, keluarganya, dan sekutu politiknya.