Harta Kekayaan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai Dipersoalkan

Bisnis.com, WASHINGTON -  Sebuah badan antikorupsi Afghanistan yang dibentuk pada 2008 tidak berjalan efektif, kurang independen dan tidak pernah memverifikasi pernyataan deklarasi aset mantan Presiden Hamid Karzai, pengawas pemerintah AS di Afghanistan mengatakan dalam laporan, Kamis (21/9/2016).

Jenderal Inspektur Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) menemukan bahwa pernyataan deklarasi aset yang diserahkan oleh Karzai beserta sejumlah pejabat tinggi pemerintahannya berisi beberapa hal yang tidak dicantumkan dan kesalahan.

Laporan itu menyorot tantangan yang dihadapi Afghanistan dalam memerangi korupsi, yang disebut para pejabat AS mengganggu upaya memerangi Taliban.

Korupsi dipandang sebagai sebuah hal yang dapat mengakar di Afghanistan, dengan kelompok pengawas Transparansi Internasional mencantumkan Afghanistan di posisi 166 dari 168 negara dalam indeks korupsi tahunan mereka.

Laporan SIGAR menemukan bahwa saat Karzai menyerahkan pernyataan aset miliknya pada September 2015, dia mencantumkan dana yang dia miliki di sebuah rekening bank di Jerman namun tidak mencantumkan nomor rekeningnya dan tidak mengisi kolom sumber dana.

"Di bawah harta pribadi, presiden mencantumkan perhiasan namun tidak mencantumkan tanggal pembelian, harga saat ini, dan tidak menuliskan sumber pendapatan yang digunakan untuk pembelian," laporan itu menambahkan.

Saat Wakil Presiden saat itu, Karim Khalili, meninggalkan jabatannya, pernyataan aset miliknya menyebutkan dia "tidak memiliki aset dana, harta pribadi, kendaraan, pinjaman, kegiatan di luar tugas, atau pengeluaran pendidikan untuk dinyatakan," laporan menyebutkan.

Khalili mencantumkan sebuah rumah dan empat bidang lahan namun tidak mencantumkan nilai barang.

Laporan itu, yang mengutip seorang penasihat dari badan anti-korupsi, mengatakan bahwa proses deklarasi aset itu hanya sebagai "sekedar suatu hal yang dirancang untuk membahagiakan masyarakat internasional".

Karzai, yang menghadapi sejumlah kritik karena gagal memberantas korupsi saat masa jabatannya, tidak dapat dimintai komentar.

Amerika Serikat telah menganggarkan hampir 113 miliar dolar Amerika untuk rekonstruksi Afghanistan sejak 2001, saat pasukan pimpinan AS menggulingkan rezim Taliban.

Situs resmi SIGAR menyebutkan "Dana itu digunakan untuk membangun Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan, memajukan tata pemerintahan yang baik, menjalankan bantuan pembangunan dan dilibatkan dalam upaya-upaya melawan narkotika dan korupsi".

Saat Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan AS menarik pasukannya, pemerintah Afghanistan menghadapi peningkatan ancaman dari pemberontakan Taliban baru.