Kawasan Perbatasan : Belum Tender Proyek, Ini Alasan Kemendes

Kabar24.com, JAKARTA- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkilah bahwa lambannya proses lelang berbagai program pembangunan di daerah perbatasan bukan terjadi akibat proses penganggaran yang berubah-ubah.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengakui bahwa pihaknya terlambat mengimplementasikan berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia sesuai dengan tugas pokok kementerian tersebut.

“Keterlambatan proses tender ini terjadi karena proses penganggaran yang berubah-ubah karena ada dana optimalisasi dan macam-macam,” ujarnya, Kamis (22/9/2016).

Karena itu, di sisa waktu tahun ini, pihaknya berjanji akan mempercepat proses tender berbagai kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan sehingga dana ratusan miliar yang dianggarkan dari APBN bisa terserap.

Sembari mempercepat proses tender, Eko meminta agar pemerintah daerah di kawasan perbatasan sebaiknya menentukan fokus jenis pertanian seperti apa yang menjadi andalan daerah tersebut sehingga meningkatkan skala ekonomi dari produk pertanian tersebut.

“Kenapa pertanian. Karena mayoritas masyarakat di daerah perbatasan, berporofesi sebagai petani sehingga pemerintah daerah tetapkan fokus pertanian seperti apa dan nanti kami bisa menggandeng kementerian lain untuk mendorong peningkatan produk jenis pertanian tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menilai pengembangan investasi di kawasan perbatasan juga perlu dilakukan. Untuk mencapai hal itu, kementeriannya menilai perlu dibuat regulasi khusus untuk mewujudkan kebijakan yang menarik dan memudahkan dunia usaha untuk melakukan investasi di daerah perbatasan.

“Kemudahan itu seperti yang telah diterapkan untuk pengembangan kawasan strategis lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, yang memungkinkan investasi di daerah perbatasan untuk memperoleh fasilitas dan kemudahan fiskal seperti melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi yang memihak kepada investasi di daerah perbatasan lebih lanjut,” ucapnya.

Pada 2016 ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengajukan anggaran pembangunan kawasan perbatasan yang tercantum dalam rencana aksi sebesar Rp377 miliar dan menerima kucuran sebesar Rp469,5 miliar untuk 103 kegiatan namun hingga Agustus tahun ini belum terserap.

Setahun sebelumnya, kementerian ini mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp275,3 miliar. Jumlah ini lebih sedikit dari estimasi anggaran yang termaktub dalam rencana aksi 2015 yakni sebesar RpRp531,1 miliar untuk membiayai 68 kegiatan.

Pada tahun itu, dana yang terserap mencapai Rp179,3 miliar atau 65,15% dari keseluruhan anggaran pembangunan kawasan perbatasan dengan realisasi fisik sebesar 76,5%.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) mengatakan setiap kementerian dan lembaga yang memiliki program pengembangan perbatasan perlu melakukan upaya percepatan perwujudan fungsi pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) sebagai sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, termasuk realisasi pembangunan infrastruktur dan stimulasi kegiatan ekonomi.

“Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan model program pengembangan wilayah terpadu atau PPWT di kawasan perbatasan dengan dukungan berbagai stakeholders dan skema pembiayaan yang tersedia seperti investasi swasta dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility,” paparnya.