INDEKS DEMOKRASI BPS: Kinerja Demokrasi Indonesia Tertinggi Dalam Sejarah

Bisnis.com, JAKARTA -  Badan Pusat Statistik merilis kinerja demokrasi Indonesia tahun 2014 dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mencapai 73,04 poin, atau membaik 9,32 poin dari tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah enam tahun penghitungan IDI.

Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/8/2015), mengatakan IDI 2014 mengalami perbaikan nilai dari berbagai indikator, khususnya terkait dengan kenaikan skor dalam indikator pemilihan umum.

Sumbangan terbesar yang mendongkrak IDI 2014 memang sebagian besar disumbang oleh persoalan sistemik dan prosedural.

Namun, masih ada aspek yang masih perlu diperbaiki seperti kinerja DPR dan DPRD yang masih buruk, misalnya dalam tugas pengalokasian dana dan pengawasan penyelenggara negara.

IDI dibagi dalam tiga kategori, yaitu buruk (di bawah 60 poin), sedang (60-80 poin), dan baik (di atas 80 poin). Pencapaian IDI 2014 yang mencapai 73,04 tergolong kategori sedang.

Capaian tersebut, menurut BPS, telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang dipatok sebesar 73,00 poin.

Nilai IDI 2014 merupakan yang tertinggi sejak penghitungan pertama tahun 2009. Pada tahun tersebut, IDI tercatat sebesar 67,30 poin yang kemudian turun pada 2010 menjadi 63,17 poin.

Pada 2011 IDI menjadi 65,48 poin, kemudian turun pada 2012 menjadi 62,63 poin, 2013 sebesar 63,72 poin dan 2013 sebesar 73,04 poin.

Berdasarkan data BPS, IDI merupakan indeks komposit dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Tiga aspek tersebut adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

Dari tiga aspek tersebut, hanya aspek kebebasan sipil yang masuk kategori baik dengan nilai 82,62. Dua aspek lain, yaitu hak politik dan lembaga demokrasi, masuk kategori sedang dengan nilai masing-masing secara berurutan 63,72 dan 75,81 poin.

Penyusunan IDI untuk tujuan memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia, dilakukan BPS bersama Kemenkopolhukam, Bapppenas, Kementerian Dalam Negeri, dan UNDP.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu surat kabar, dokumen pemerintahan seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur, "focus group discussion", dan wawancara.