Farhat Abbas Dicalonkan Jadi Wakil Bupati Bogor

Kabar24.com, JAKARTA - Pengacara kontroversial Farhat Abbas dicalonkan menjadi Wakil Bupati Bogor. Namun pencalonan Farhat Abbas menuai protes dari pengurus DPC PPP Kabupaten Bogor.

Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin menilai Farhat dan DPP PPP Djan Faridz tidak elegan dan mengabaikan etika organisasi.

Yuyud mengatakan pengajuan nama calon kepala daerah ada prosedur yang harus ditempuh. Apalagi, DPC PPP hanya membutuhkan rekomendasi dari DPW PPP Jawa Barat.

"Siapa dia? Kok bisa seenaknya muncul tanpa track record yang jelas," protes Yuyud.

Farhat Abbas mengklaim dirinya sudah lama berkecimpung di dunia politik, khususnya bergiat di PPP.

Dia menyebut ajakan Djan untuk masuk ke PPP sesaat mantan Menteri Perumahan Rakyat itu terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Suryadharma Ali. “PPP mencari figur yang cocok untuk membawa Bogor lebih baik,” ujarnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Effendi Ghazali menilai sosok Farhat Abbas memiliki modal besar dalam bursa pemilihan calon kepala daerah Bogor.

Menurutnya, Farhat lebih populer, namanya telah berkibar, dibandingkan kandidat yang lain. "Dalam konteks itu, dia sudah unggul," ujarnya.

Menurut Effendi, pencalonan Farhat merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Partai pengusung bisa saja menjadikan faktor popularitasnya sebagai salah satu pertimbangan. "Dia lihai menata isu yang mampu mendongrak popularitas. Meski pilihan itu memiliki resiko yang cukup besar".

Bagi para pemilih rasional, kata Effendi, kontroversi yang kerap dibuat Farhat merupakan faktor yang bisa menggagalkan tingkat keterpilihannya. Kecuali jika dia dipilih di tengah masyarakat yang condong mengedepankan isu populis dan mengabaikan substansi. "Di Indonesia itu ada sekitar 50% pemilih cerdas," katanya.

Pengalaman pilkada Kabupaten Kolaka pada akhir tahun 2013 merupakan buktinya. Dibandingkan empat kandidat lain, sosok Farhat boleh dibilang paling populer di mata masyarakat setempat. Namun tingkat keterpilihannya kala itu hanya tak sampai 4%, paling buncit dibanding perolehan suara kandidat yang lain.