Kabar24.com, JAKARTA -- Megawati dan PDIP kerap menjadi sasaran tembak terkait kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK.
Peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru menyebutkan, PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri seringkali dijadikan sasaran tembak tiap kali ada kebijakan pemerintah Joko Widodo yang dinilai buruk oleh publik,
"Setiap ada kebijakan buruk dari pemerintah sontak PDIP dan Bu Mega yang dijadikan sasaran tembak, tetapi kalau kebijakan yang baik seperti eksekusi bandar narkoba, ngebom maling ikan tidak pernah terdengar suara bahwa presiden diintervensi oleh PDIP atau ketua umumnya," ujar Diasma, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Menurut dia, perlakuan terhadap PDIP dan Megawati itu jelas tidak adil, tapi itulah realitas politik di Indonesia yang memang aneh.
Menanggapi berbagai serangan yang ditujukan kepada PDIP, Diasma mengajak publik untuk berpikir secara jernih.
"Sejak penentuan capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif Presiden dalam menentukan sikap dan pilihannya," jelasnya.
Bahkan, lanjut dia, sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, PDIP rela kadernya hanya menempati empat pos di kementerian.
"Ini menjelaskan bahwa PDIP dengan penuh kesadaran tidak memaksakan kekuasaannya karena adanya kesadaran bahwa mengelola Indonesia tidak bisa sendiri, tetapi bersama-sama segenap eleman bangsa yang lainnya," ucapnya.
Yang diperjuangkan PDIP, tambah dia, lebih pada aspek ideologi, agar Indonesia berdaulat, berdikari dan berkepribadian.
"Konsepsi berdikari tersebut tentunya tidaklah mudah dilaksanakan. Karena gagasan yang dibawa sejak kampanye membawa roh ideologi tersebut membutuhkan komitmen kuat, sehingga akan mendapat banyak tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri," tutur Diasma.
Saat ini, kata dia, sepertinya ada pihak yang ketakutan sehingga berkeinginan memisahkan Jokowi dengan PDIP. Upaya itu dilakukan mengingat karakter Mega yang tidak mudah dipengaruhi.
"Tapi saya masih percaya Jokowi dalam beberapa bulan ke depan dengan jurus jitunya yang tidak disadari pengamat dan publik, semua akan kembali pada keseimbangan," paparnya.
Terlebih, PDIP sebagai partai Pemerintah harus menjaga Jokowi-JK, tidak hanya lima tahun, namun juga untuk periode kedua.
"Kita dukung upaya Presiden Jokowi bersihkan mafia dan para kapitalis serakah yang menggerogoti Indonesia. Pemerintah ini bertujuan menegakkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk wujudkan Trisakti Bung Karno," ujarnya.
