Transisi SBY ke Jokowi Masih Belum Sempurna

Bisnis.com, JAKARTA--DPD menilai peralihan pemerintaahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menghasilkan transisi yang sempurna menyusul belum tuntasnya sejumlah masalah di Tanah Air.

Ketua DPD Irman S Gusman mengatakan ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian a.l. dibidang politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan budaya. "Banyak masalah yang belum tuntas," katanya dalam Talk Show bertajuk Refleksi Akhir tahun 2014 di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (22/12/2014).

Masalah politik, ditandai dengan kerasnya friksi dalam masyarakat dalam mewacanakan pemimpin dan pemerintahan ideal di masa mendatang. Friksi itu terjadi antara pendukung calon presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Friksi itu, bahkan Berlin dengan menimbulkan semacam pembelahan baik di tingkat elit maupun massa di Tanah Air.

Alhasil, friksi itu pun menuai kritik tajam diarahkan kepada anggota legislatif yang dianggap tidak berkinerja dan berperilaku secara optimal. “Padahal, harapan rakyat terhadap anggota legislatif baru termasuk DPD tentu akan sangat besar,” kata Irman.

Bidang ekonomi, DPD memahami pembangunan makro sudah dalam kondisi baik. Ekonomi Indonesia berpotensi meningkat dari Rp1 triliun menjadi Rp3 triliun dan membuat ekonomi kita terbesar ke 7 di dunia. Meski demikian, pembangunan masih menyisakan kesenjangan pendapatan, sektor, dan wilayah.

Untuk bidang pendidikan, sejumlah masalah a.l. muncul seputar kurikulum 2013 yang pelaksanaannya jauh dari sempurna. Adapun masalah sosial, pemerintah masih dihadapkan pada masalah yang harus diselesaikan yaitu kemiskinan dan penanganan bencana. Untuk penanganan bencana, DPD berharap penanganan dan mitigasi dampak bencana harus makin profesional dan makin akomodatif dengan perubahan-perubahan di lapangan.

Adapun untuk penanganan konflik di daerah, misalnya yang terjadi di Papua, pemerintah harus bekerjasama dengan rakyat dan wakilnya untuk menyelesaikan secara komprenhensif. "Selain itu, infrastruktur kita dorong sehingga kesejahteraan Papua menguat."

Di bidang hukum, prestasi kerja dari lembaga hukum yang cukup membanggakan dimana tidak ada satu pun orang yang kebal. "Langkah-langkah pemberantasan korupsi didukung oleh masyarakat. Kondisi ini harus berikan dukungan penuh."

Mengingat kondisi itu, pemerintahan Jokowi diminta untuk lebih serius bekerjasama dengan DPR dalam melaksanakan program-programnya. "Ini penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, Jokowi juga diuntungkan menyusul dukungan yang besar dari publik Indonesia."