Perppu Pilkada: Inkonsistensi SBY Tuai Kecaman

Bisnis.com, JAKARTA—Inkonsistensi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pilkada langsung menuai kecaman dari elit Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menuding SBY sebagai Presiden saat itu dan Ketum Demokrat terkesan tidak memiliki pendirian yang konsisten.

Desmond juga menyayangkan anggapan mencla-mencle atau tidak konsisten itu dilayangkan untuk Ketum Partai Golkar versi munas Bali, Aburizal Bakrie atau Ical.

“Bukan Ical, tapi SBY yang mencla-mencle. SBY itu biang kerok ketatanegaraan Indonesia. SBY bikin gaduh. Sedangkan Ical hanya menyampaikan aspirasi partai saat munas,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (11/12).

Menurutnya, saat menjadi presiden, SBY setuju pembahasan UU No. 22/2014 tentang Pilkada DPRD dilanjutkan hingga akhirnya diputuskan oleh DPR melalui paripurna. Bahkan, sambutan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat paripurna pengesahan UU itu pun menyatakan setuju.

“Namun setelah disahkan, SBY menerbitkan Perppu  No. 1/2014 tentang pilkada langsung yang akhirnya menggantikan UU itu,” kata Desmond yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Inkonsistensi SBY itu ditegaskan oleh Muhammad Misbhakun, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali.

"Jika isi perppu pilkada dengan isi UU Pilkada ditabulasi sejajar maka akan terlihat mana yang berisi kepentingan rakyat dan mana yang kepentingan elit partai."

Dengan adanya perubahan sikap SBY itu, maka seluruh pengusung KMP, baik Golkar, PKS, Gerindra, dan PPP versi Djan Faridz diminta untuk menuruti kehendak SBY lantaran terikat kontrak politik dengan Demokrat.

“Kalau menurut saya ini terjadi upaya pemaksaan kehendak [untuk meloloskan perppu pilkada].”

Sementara itu, Ketua DPP Demokrat Benny K Harman justru menduga partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisiko mencla-mencle dalam mendukung perppu pilkada yang diajukan SBY saat menjadi presiden.

Pasalnya, saat paripurna pengesahan UU yang mengatur pilkada melalui DPRD pada akhir september lalu, KIH hanya ngotot mendukung pilkada langsung.

“Bukan Perppu Pilkada bikinan SBY yang memuat 10 perbaikan.”  

Meski sempat menolak 10 perbaikan, Benny berharap kepada KIH untuk konsisten mendukung perppu pilkada secara langsung itu.

Menanggapi inkonsistensi dari petinggi partai politik itu, Maruarar Sirait, Ketua DPP PDIP yang sempat digadang masuk dalam Kabinet Kerja presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan antara Ical, SBY, dan Jokowi sedang dalam tahap membangun suatu kekuatan politik yang berkualitas dan bermartabat.

Upaya mengegolkan Perppu pilkada itu merupakan tantangan yang bisa dihadapi bersama-sama.

“Dalam hal ini, PDIP yang berafiliasi dengan KIH yakin mayoritas anggota DPR akan setuju berdiri untuk mendukung Perppu Pilkada.”