BISNIS.COM, JAKARTA--Majelis hakim tak jadi mengesahkan rencana perdamaian PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk setelah debitur secara tiba-tiba minta perpanjangan PKPU tetap.
Sesuai jadwal, Kamis (28/3/2013) adalah batas akhir untuk mejelis hakim mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui seluruh kreditur.
"Last minute investor yang akan membiayai debitur melaksanakan perdamaian pergi. Debitur kelimpungan dan akhirnya minta PKPU tetap," kata pengurus Djawoto Jowono.
Dalam rapat kreditur yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat debitur minta perpanjangan 3 bulan, tetapi PT Bank Internasional Indonesia Tbk hanya mau memberikan 2 bulan.
BII adalah kreditur separatis mayoritas yang juga mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
"Ini kesempatan PKPU tetap terakhir yang kami berikan. Jika kemudian debitur pailit, ini bukan salah kami," kata kuasa hukum BII Swandy Halim.
Saat ini para kreditur, debitur, dan pengurus masih menunggu majelis hakim untuk memutuskan apakah menerima permintaan PKPU tetap tambahan atau tidak.
PKPU DMRI-DAYAINDO: Perdamaian Batal Disahkan Hakim
BISNIS.COM, JAKARTA--Majelis hakim tak jadi mengesahkan rencana perdamaian PT Daya Mandiri Resources Indonesia dan PT Dayaindo Resources International Tbk setelah debitur secara tiba-tiba minta perpanjangan PKPU tetap.Sesuai jadwal, Kamis (28/3/2013)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : M. Taufikul Basari
Editor : Others
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

21 menit yang lalu
Mereka yang Putar Balik di Saham Japfa Awal Semester II/2025

1 jam yang lalu
Danantara: SOE Contractors on Track for Mergers in H2
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

27 menit yang lalu
Kejagung Pastikan Bakal Panggil Nadiem Makarim Lagi

34 menit yang lalu
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

1 jam yang lalu
KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

1 jam yang lalu