Bisnis.com, JAKARTA - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) membidik penambangan emas di Gunung Sekotong, Lombok Barat dikelola Koperasi Nerah Putih.
BP Taskin meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meneken izin pertambangan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Naniek S Daeyang selaku Wakil Kepala BP Taskin. Menurutnya saat ini penambangan Gunung Sekotong dilakukan oleh pihak asing dan telah mencemari lingkungan sekitar. Terlebih rendahnya masyarakat lokal yang terserap sebagai pekerja tambang.
Naniek bersama pihak lainnya berupaya memanfaatkan aktivitas penambangan dilakukan oleh masyarakat lokal melalui koperasi desa merah putih.
"Nah, beberapa sudah dikeluarkan izin Pertambangan rakyat dikeluarkan dan saya berharap juga Pak Bahlil ini melalui teman-teman media mohon juga ditulis agar segera juga dikeluarkan izin pertambangan rakyat di Lombok," ungkapnya, Kamis (14/8/2025)
Dia merencanakan membangun 60 koperasi untuk mengelola emas dari penambangan Gunung Sekotong, di mana 1 koperasi beranggotakan 500 orang.
Naniek optimis jika direalisasikan mampu meningkatkan pendapatan warga lokal menjadi Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulan, sehingga pendapatan warga berada di atas Upah Minimum Regional (UMP). Diketahui UMP Lombok Barat sebesar Rp2,6 juta per bulan.
"Orang yang tadinya tidak bekerja dan semua anggotanya ini 500 orang ini orang miskin semua orang yang tadinya bekerja dengan koperasi ini bisa dapat pendapatan kira-kira Rp2,5 sampai Rp3 juta itu di atas UMR Lombok," paparnya.
Alhasil, kata Naniek, tingkat kemiskinan di Lombok Timur dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan bakal meneken MoU bersama 4 Kabupaten dan 1 kota untuk meningkatkan sektor pangan dan energi baru terbarukan (EBT), pada 20 Agustus 2025.
"InsyaAllah tanggal 20 Agustus akan ada MoU dengan 4 Kabupaten 1 kota dengan pembentukan koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Ada Pemerintah Kabupaten menyediakan 400 hektar lahan bagi industrialisasi pertanian berdasarkan koperasi kerjasama dengan pihak swasta," kata Budiman.
Sebab, kata Budiman, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum meningkat secara siginifikan. Nantinya pembangunan koperasi akan memanfaatkan potensi yang dapat memajukan ekonomi warga serta daerahnya.
Tak hanya itu, wilayah itu dimanfaatkan untuk mengelola limbah makanan yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menghasilkan nilai ekonomis, seperti pengelolaan minyak jelantah, pengelolaan limbah plastik, tulang ikan atau ayam, dan limbah bahan makanan lainnya.
Adapun, Budiman menyebut Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Budi mengatakan Padahal Indramayu penyumbang produksi beras maupun garam terbesar di Indonesia yang disusul Kabupaten Brebes.
