Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Ekuador memecat 5.000 pegawai negeri sipil alias PNS dan merampingkan struktur kementerian serta kantor publik hingga 40%, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Langkah ini menjadi sinyal awal dari agenda konsolidasi fiskal Presiden Daniel Noboa.
Restrukturisasi pemerintah itu diumumkan Kamis (25/7) malam waktu setempat, dan menjadi langkah penghematan pertama sejak Noboa memenangkan pemilu ulang pada April 2025. Kebijakan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyetujui peningkatan dukungan pembiayaan bagi Ekuador melalui Extended Fund Facility dari US$4 miliar menjadi US$5 miliar.
“Langkah ini berada di arah yang tepat, tetapi masih sangat awal dan belum cukup untuk mewujudkan keberlanjutan fiskal,” ujar Kepala Observatorium Kebijakan Fiskal di Quito Jaime Carrera, dilansir dari Bloomberg, Minggu (27/7/2025).
Carrera mencatat bahwa pengurangan ini diperkirakan hanya menghemat kurang dari US$50 juta per tahun dari total anggaran negara yang mencapai lebih dari US$30 miliar. Padahal, berdasarkan perjanjian dengan IMF, pemerintah perlu mencari penghematan atau tambahan penerimaan sebesar lebih dari US$6 miliar dalam empat tahun ke depan
Langkah reformasi ini menyusul kebijakan tidak populer yang sudah dilakukan Noboa sejak tahun lalu, termasuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan mengurangi subsidi bahan bakar, meskipun subsidi solar yang paling besar belum disentuh.
Sebagai bagian dari efisiensi, Kementerian Dalam Negeri akan menggabungkan fungsi layanan darurat dan sistem pemasyarakatan yang selama ini rentan terhadap infiltrasi kartel narkotika. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan dilebur ke dalam Kementerian Energi dan Pertambangan yang sedang menghadapi tantangan menurunnya produksi minyak dan sengketa konstitusional atas pungutan baru di sektor tambang yang ditargetkan menghasilkan US$230 juta per tahun.
Baca Juga
Hanya saja, pemerintah menyatakan bahwa pemangkasan itu tidak serta-merta memperkecil ukuran pemerintahan secara keseluruhan.
“Pemotongan ini belum tentu mengurangi ukuran negara secara total,” kata Juru Bicara Pemerintah Carolina Jaramillo dalam konferensi pers.
Meski begitu, serikat pekerja sektor publik telah mengumumkan rencana aksi protes. Langkah serupa yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya juga dinilai tidak selalu menghasilkan penghematan signifikan.
Peneliti senior di Cato Institute Gabriela Calderon berpendapat reformasi yang lebih menyentuh akar belanja negara termasuk pembubaran monopoli negara di sektor seperti listrik serta desentralisasi fiskal yang lebih agresif akan lebih berdampak daripada pemangkasan Kabinet hingga pemecatan PNS.
“Pemangkasan kementerian tidak otomatis menurunkan belanja atau jumlah pegawai secara nyata,” ujar Calderon.
